Pada tahun 2023, PT PLN (Persero) berhasil menyalurkan listrik ke 76.900 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan listrik berkeadilan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, menyatakan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat di sektor ketenagalistrikan, PLN terus berupaya mendukung pemerataan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” kata Darmawan.
Dengan pencapaian ini, PLN menyatakan bahwa dari total 83.637 desa dan kelurahan yang sudah berlistrik secara nasional, 76.900 di antaranya diterangi oleh listrik PLN melalui program listrik desa (lisdes). Sisanya bersumber dari listrik non-PLN sebanyak 3.885 desa dan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sebanyak 2.852 desa, sehingga pada akhir 2023, rasio desa berlistrik (RDB) nasional telah mencapai 99,85 persen.
PLN mencatat pencapaian ini secara periodik selama 2023, dengan periode triwulan-I (Januari-Maret) sebanyak 76.110 desa dan kelurahan, triwulan-II (April-Juni) mencapai 76.546 desa dan kelurahan, triwulan III (Juli-September) mencapai 76.679 desa dan kelurahan, dan pada triwulan-IV meningkat menjadi 76.900 desa dan kelurahan.
Salah satu contoh nyata dari upaya PLN terlihat di Kepulauan Aru, Maluku, di mana melalui dana penyertaan modal negara (PMN), PLN berhasil membangun sistem listrik untuk 2.192 rumah tangga yang sebelumnya bergantung pada genset. Program listrik desa juga berdampak positif di Flores, NTT, di mana sejumlah desa terpencil menikmati akses listrik dari PLN setelah pembangunan jaringan listrik.
Darmawan menegaskan bahwa penggalakan program listrik desa sejalan dengan langkah nasional dalam mencapai rasio elektrifikasi 100 persen. Hingga Desember 2023, rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,79 persen. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) juga menjadi langkah konkrit, dengan realisasi untuk 131.600 rumah tangga tidak mampu selama 2023, melebihi target sebelumnya.
“Listrik merupakan jantungnya perekonomian Indonesia. Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi. Dengan bekal transformasi digital yang berhasil kami lakukan, di tahun 2024 kami yakin lebih signifikan,” ungkap Darmawan.
Upaya PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan pemerataan akses listrik kepada masyarakat juga didukung oleh program BPBL. Program ini memberikan bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu, meliputi pemasangan instalasi tenaga listrik, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), biaya penyambungan baru ke PLN, hingga pengisian token listrik perdana.
Penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang berdomisili di daerah 3T, dan/atau berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat. Salah satu masyarakat yang merasakan langsung manfaat program ini adalah Desa Atamali, Kabupaten Jayapura, Papua. Penjabat Kepala Desa Atamali, Edwin Tokoro, menyampaikan kebahagiaan masyarakat setempat yang kini dapat menikmati listrik 24 jam dari PLN setelah mengandalkan genset dan aki sebelumnya.
Komentar