Ketersediaan Stok Pangan Cukup untuk Februari dan Ramadhan 2024

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa ketersediaan stok pangan untuk Februari dan menghadapi bulan Ramadhan pada Maret 2024 dinilai cukup.

“Dengan izin Allah, ketersediaan cukup,” ujar Arief saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Arief menekankan bahwa Pemerintah terus berupaya menjaga kecukupan kebutuhan pangan nasional dengan berbagai cara, mulai dari percepatan produksi pertanian, diversifikasi pangan, hingga bantuan pangan beras.

Pemerintah juga akan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang terdiri dari 11 komoditas bahan pokok, seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur, daging ruminansia, gula, ikan, dan minyak goreng.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga ketersediaan pangan di seluruh Indonesia.

Penugasan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah ini diselenggarakan melalui Bapanas yang dapat ditugaskan kepada badan usaha milik negara (BUMN).

Arief memastikan bahwa CPP akan terus terjaga meski ancaman cuaca dan El Nino diprediksi masih terus berlanjut hingga Februari. “Harus terus terjaga,” ucapnya.

Sebagai upaya menjaga kestabilan harga pangan khususnya beras dan juga inflasi, pemerintah menggelontorkan program bantuan pangan beras berupa penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Program ini merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah, yaitu KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK, dengan besaran bantuan sebanyak 10 kg beras per KPM per bulan.

Pemberian bantuan ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan lagi pada 2024. Bantuan Pangan Beras 2024 disalurkan mulai Januari hingga Maret kepada 22 juta KPM berdasarkan Data P3KE Kemenko PMK, dan akan diperpanjang pada Mei sampai Juni dengan catatan APBN masih memungkinkan.