Forum Ekonom Indonesia (FEI) menguraikan sembilan poin yang dianggap penting terkait kondisi perekonomian nasional yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan para calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres). Ekonom Ahli Perbankan Syariah, Muhammad Syafii Antonio, menyampaikan hasil diskusi FEI dalam konferensi pers di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta, pada Rabu, setelah pembahasan dengan topik “Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia.”
Sembilan poin yang ditekankan oleh FEI sebagai catatan positif terhadap pencapaian ekonomi nasional pasca-COVID-19 antara lain:
- Mengembalikan Kebijakan Populis: FEI menyarankan pengembalian kebijakan dan program pembangunan yang populis untuk berbasis pada prinsip ekonomi yang rasional, realistis, dan berkelanjutan.
- Kebijakan Pembangunan yang Inklusif: Merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Revisi Terhadap Empat UU yang Tidak Rasional: FEI merekomendasikan revisi terhadap empat Undang-Undang (UU) yang dianggap tidak rasional dan merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan. Keempat UU tersebut mencakup UU Cipta Kerja, UU KPK, UU Kesehatan, dan UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN): Mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang dapat merugikan negara.
- Reformasi Pengelolaan Fiskal: Reformasi pengelolaan fiskal, termasuk manajemen utang, untuk menjamin keberlanjutan fiskal dan mengurangi beban utang negara.
- Bansos sebagai Instrumen Perlindungan Sosial: Menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin.
- Reformasi Kebijakan Ketahanan Pangan: Reformasi kebijakan ketahanan pangan, termasuk food estate, untuk meningkatkan manfaat dan menghindari pemborosan sumber daya APBN.
- Evaluasi Strategi Reindustrialisasi: Mengevaluasi strategi reindustrialisasi, mencakup hilirisasi dan investasi, dengan penekanan pada padat modal dan sumber daya mineral yang dianggap merugikan.
- Urgensi Ekonomi Syariah: Mengingatkan akan urgensi ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional.
Muhammad Syafii Antonio menyampaikan bahwa poin-poin tersebut adalah seruan kepada pemerintah dan para calon presiden dan wakil presiden, terlepas dari kontestasi politik yang sedang berlangsung. Ekonom Fadhil Hasan menegaskan bahwa FEI bersifat independen, netral, rasional, dan profesional.
Poin-poin tersebut dianggap sebagai seruan moral untuk mengembalikan kebijakan ekonomi menjadi lebih rasional, terukur, dan realistis, memastikan keberlanjutan fiskal, dan mendorong inklusivitas pembangunan.
Komentar