PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) mengadakan sesi berbagi (sharing session) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk “Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)”. Tujuan dari kegiatan ini adalah mencegah korupsi di kalangan pejabat negara yang terdapat dalam lingkup Indonesia Re Group.
Robbi Y Walid, Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM, dan Corporate Secretary Indonesia Re, menyatakan bahwa kegiatan sharing session ini merupakan bagian dari program reguler yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pejabat Indonesia Re Group yang wajib melaporkan LHKPN.
“Bisnis kami adalah bisnis kepercayaan, yang mana integritas, kejujuran, profesionalisme, akuntabilitas adalah pokok dari bisnis kami, terutama orang-orangnya,” ujar Robbi.
Pelaporan LHKPN dianggap sebagai salah satu upaya mitigasi potensi risiko korupsi di Indonesia Re Group dan sebagai bentuk konsistensi perusahaan dalam menerapkan AKHLAK (Amanah, Kreatif, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai nilai utama.
Julian Noor, Komisaris Utama Indonesia Re, menambahkan bahwa LHKPN merupakan bagian dari implementasi nilai AKHLAK, terutama pada poin Amanah. Julian menargetkan pencapaian pelaporan LHKPN sebesar 100 persen secara tepat waktu oleh wajib lapor LHKPN Indonesia Re Group setiap tahunnya.
Pentingnya kesadaran dan kebiasaan pelaporan LHKPN diharapkan dapat menjadi bagian integral dari budaya perusahaan, memperkuat integritas, dan memastikan transparansi dalam kegiatan korporat.
Komentar