Jakarta, Batak Pos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), memicu sorotan tajam dari berbagai pihak.
Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menilai bahwa langkah ini terlihat seperti sekadar pembagian jabatan semata. Menurutnya, Jokowi tidak terlihat serius dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah besar di bidang agraria.
“Kami menilai penunjukan AHY bukan pilihan yang tepat. Seharusnya Jokowi menunjuk sosok Menteri ATR yang sudah berpengalaman dengan persoalan agraria,” kata Dewi pada Kamis, 22 Februari 2024.
Dewi juga menekankan bahwa reforma agraria, yang menjadi janji politik Jokowi dalam Nawacita, membutuhkan solusi yang terarah dan tidak dapat diselesaikan oleh seseorang yang masih perlu beradaptasi.
Dalam sembilan tahun terakhir, tercatat 2.939 letusan konflik agraria di berbagai sektor dengan luas 6,3 juta hektare, berdampak pada 1,75 juta keluarga di seluruh Indonesia, dengan 2.442 rakyat ditangkap dan dikriminalisasi. Dewi menegaskan perlunya terobosan politik untuk memastikan janji Jokowi dapat terealisasi.
“Pemerintah perlu terobosan politik untuk memastikan janji Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria dan redistribusi tanah kepada petani dapat terealisasi,” ujar Dewi.
Sementara itu, Dr M. Iqbal, seorang pengamat politik dari Universitas Jember, berpendapat bahwa penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan strategi untuk memperkuat posisi Jokowi di parlemen.
“Pemberian kursi menteri itu bisa saja bertujuan untuk memperkuat komposisi kursi parlemen dan sebagai pesan politik kepada SBY dan Partai Demokrat,” ujar Iqbal pada Kamis, 22 Februari 2024.
Iqbal juga menyoroti tantangan berat yang akan dihadapi AHY, termasuk mengatasi konflik agraria di Pulau Rempang, serta potensi konflik batin dan kepentingan dalam koordinasi dengan Kepala KSP Moeldoko.
Sebagai catatan, AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu, 21 Februari 2024, menggantikan Hadi Tjahjanto. AHY menyatakan kesiapannya untuk belajar dengan cepat dan berharap dapat melanjutkan program-program yang telah diinisiasi sebelumnya.
Dengan penekanan pada isu agraria dan kritik terhadap pemilihan AHY, keputusan Jokowi dalam menunjuk Menteri ATR/BPN menciptakan perbincangan intens di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Komentar