Padangsidimpuan-Harianbatakpos.com : Puluhan Insan Pers yang biasa bertugas di Pemerintahan Kota Padangsidimpuan gelar aksi demo ke Kantor Wali Kota dan Gedung DPRD Padangsidimpuan, Selasa (16/6-25).
Aksi demo dilakukan untuk menuntut agar Kadis Kominfo Kota Padangsidimpuan di copot dari jabatannya karena dinilai kurang profesional bekerja serta terkesan kurang bermitra dengan para Wartawan.
Ini dibuktikan dengan dana pembinaan dan peliputan serta kliping pemberitaan Pemko Padangsidimpuan yang ditampung anggarannya di Dinas Kominfo dipangkas bahkan dihapus, ditambah lagi kurang transparansinya anggaran di Dinas tersebut.
Para wartawan yang tergabung di Mata Pena Indonesia melakukan orasi di halaman kantor Wali Kota tersebut sebelum diterima Wali Kota Padangsidimpuan yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum Setdako, Rahmad Marzuki Nasution, bersama Kasatpol PP Zulkifli Lubis (Maut).
Kadis Kominfo Padangsidimpuan Nurcahyo menyahuti tuntutan para wartawan mengatakan bahwa apa yang dituntut para wartawan, terutama masalah kliping dan anggaran katanya jadi temuan BPK dan dipotong oleh DPRD Padangsidimpuan.
Dalam surat pernyataan sikap para Insan Pers yang tergabung dalam ‘Mata Pena Indonesia’ tersebut menyampaikan beberapa point diantaranya :
1.Transparansi anggaran Dinas Kominfo Kota Padangsidimpuan terkait pembinaan, peliputan dan biaya iklan.
2. Klarifikasi terkait dugaan Kadis Kominfo yang dinilai menghambat kemitraan antara Wartawan dengan pihak Pemko Padangsidimpuan khususnya penghapusan anggaran pembinaan kliping di tersebut.
3.Perbaikan hubungan kemitraan antara Wartawan dan Pemko Padangsidimpuan yang dinilai kurang harmonis sejak di jabat Nurcahyo sebagai Kadis.
4.Pertimbangan pencopotan Kadis Kominfo Padangdidimpuan demi terwujudnya kemitraan yang harmonis dan
5.Permintaan pada DPRD Kota Padangsidimpuan untuk tidak melakukan intervensi yang berlebihan terhadap anggaran pembinaan wartawan di Pemko Padangsidimpuan.
Usai dari kantor Wali Kota para Wartawan melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan yang kebetulan berseberangan kantornya dengan kantor Wali Kota tersebut.
Di kantor Perwakilan Rakyat tersebut, para wartawan di terima oleh komisi II DPRD Padangsidimpuan diantaranya Ketua Dewi Fortuna dan anggota Komisi II Andi Lumalo serta Koordinator Komis II yang juga Wakil Ketua I DPRD, Taty Ariyani Tambunan SH.
Ketua Komisi II DPRD Padangsidimpuan Dewi Fortuna dihadapkan para kuli tinta tersebut mengatakan, kami tidak pernah mengintervensi ataupun memotong dana untuk anggaran koran atau lainnya untuk para wartawan, Tupoksi kita hanya untuk melakukan budgeting. pengawasan dan legislasi. Kalau ada Dinas yang mengatakan dana wartawan kita potong itu tidak benar dan kita akan memanggil Dinas yang bersangkutan, ujarnya.
Sementara Taty Tambunan menambahkan, kami tidak ada mengintervensi, terlebih lagi masalah anggaran wartawan dan kami keberatan, kami akan mengundang Kominfo untuk memperjelas persoalan ini.
“Kita akan membuat RDP (Rapat Dengar Pendapat) Dewan dengan pihak Wali Kota ataupun Dinas Kominfo Padangsidimpuan biar persoalan ini jelas dan tuntas, Jangan ada dusta diantara kita,” tandas Taty kesal.
Senada disampaikan Andi Lumalo sebagai anggota Komisi II DPRD Padangsidimpuan, kita sependapat dengan Ketua Komisi II dan akan memanggil beberapa Dinas yang telah memojokkan DPRD dan melemparkan persoalan pada kita.
“Kita tidak mau hubungan yang telah terjalin baik selama ini antara DPRD dan para insan pers rusak,” tegas Lumalo.
Akhirnya antara DPRD dan para wartawan sepakat untuk dilakukan RDP yang akan dilangsungkan pada minggu depan. BP/AA
Komentar