Medan-BP: Anggota DPRD Medan Sukamto SE berharap kepada para Kepala Lingkungan (Kepling) di kota Medan berkenan membantu warga prasejahtera terdaftar masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Banyak warga miskin tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sebagai peserta DTKS.
Bagi warga yang merasa kurang mampu, jumpai Kepling untuk didaftar DTKS. Nanti melalui, musyawarah di Kelurahan untuk menetapkan layak apa tidak masuk DTKS. Yang penting melapor dulu sama Kepling. Kita minta Kepling agar menindaklanjuti,” ujar Sukamto SE.
Hal itu disampaikan Sukamto SE saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke VI Tahun 2024 produk hukum Pemko Medan Perda No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl A H Nasution Gg Rapi Lingkungan 3, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (22/6/2024).
Dikatakan Sukamto, memang kuota sangat terbatas karena dari seluruh Indonesia yang mendaftar lewat online. Tentu dengan keterbatasan kuota, Kepling dan petugas kelurahan dapat membantu.
Sebelumnya, banyak warga yang mengeluhkan belum pernah mendapat Bansos dari pemerintah. Bahkan warga sampai menuding ada pilih kasih sehingga bantuan tidak tepat sasaran.
Atas dasar itu, Sukamto berharap petugas di Kelurahan bersama Kepling bekerjasama membantu warganya mendapat bantuan agar terhinda dari kemiskinan ekatrim. “Kesediaan Kepling untuk memfasilitasi warganya mendapat bantuan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan,” sebut Sukamto asal politisi PAN itu.
Diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 Penanggulangan Kemiskinan, Perda terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Di BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda untuk menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin. (BP/EI)
Komentar