Jakarta-BP: Pengembang perumahan bersubsidi mendesak pemerintah mempercepat merealisasikan bank tanah nasional.
CEO dan Presiden Direktur Riscon Realty Ari Tri Priyono mengatakan pembebasan lahan yang memakan anggaran cukup besar masih menjadi kendala utama pengembang untuk mengembangkan rumah bersubsidi.
“Komponen terbesar pembangunan masih tanah yang menentukan rumah bisa mahal atau murah. Kami usulkan ke pemerintah untuk segera realisasi bank tanah nasional,” ujar Ari kepada Bisnis, belum lama ini.
Bank Tanah nantinya akan berbentuk Badan Layanan Umum yang berfungsi sebagai pengelola dan penyedia tanah secara nasional untuk kepentingan umum dan kepentingan pembangunan sebagai alat pengendalian harga tanah.
Pemerintah yang selama ini telah membatasi harga maksimal penjualan rumah bersubsidi tetapi di lain sisi tidak memberikan batasan harga lahan yang tersedia sehingga membuat banyak pengembang rumah bersubsidi memiliki kesulitan membangun rumah subsidi akibat terbatasnya dana dan laba yang didapatkan pengembang.
Ari mencontohkan seperti di Batam, dengan adanya BP Batam yang telah mengatur harga lahan sehingga pengembang dengan mudah membeli lahan dengan patokan harga yang sesuai tidak terpengaruh spekulan dan diatur oleh satu institusi.
Kemudian dengan melonjaknya harga lahan, akan berakibat juga terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang semakin termarginalkan, sehingga akan berefek kepada meningkatnya angka perjalanan.
Selain itu, perizinan juga masih menjadi sorotan kendala pengembang membangun rumah bersubsidi di beberapa titik walaupun pemerintah telah memangkas tahapan perizinan menjadi lebih singkat.
“Di beberapa daerah itu semua tidak berjalan, itu yang harus ditekan oleh pemerintah agar lebih efisien. Bahkan di beberapa daerah dibebaskan biaya kepengurusan perizinan khusus untuk pembangunan rumah murah, yang seharusnya memang seperti itu. Pengembang rumah murah kan tidak mengambil banyak laba, harusnya didorong sehingga jangan diperlakukan seperti pengembang rumah mahal yang ambil labanya juga besar,” kata dia.
(Bisnis) BP/JP
Komentar