Medan-BP: Balai Kota Medan, Rabu (16/10/2019) pagi tiba-tiba heboh dan gempar. Pasalnya, orang nomor satu di Kota Medan Dzulmi Eldin, kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan barang bukti uang tunai Rp200 juta lebih.
Puluhan Awak Media dan online terlihat mendatangi Balai Kota Medan dan terlihat juga para ASN Pemko Medan berbicara berkelompok dan membicarakan tertangkap tangannya orang nomor satu di Pemko Medan tersebut.
Kedatangan para kuli tinta itu, tidak lain mencari nara sumber pendukung dari pejabat teras di Pemko Medan untuk berbicara terkait penangkapan Walikota Medan dan beberapa pihak lain yang saat itu sedang dalam pemeriksaan di Polrestabes Kota Medan.
“Saya sejak jam 8:00 WIB di Balai Kota Medan karena ada informasi KPK akan kemari melakukan pemeriksaan dan menyegel ruang Walikota Medan yang berada di Lantai II,” kata salah seorang wartawan online yang sering mangkal di Pemko Medan.
Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution kepada wartawan saat dihubungi mengaku, belum bisa berkomunikasi dengan Walikota Medan Dzulmi Eldin pasca diciduk KPK.
Dalam jumpa dengan wartawan itu Akhyar didampingi Sekda Wiriya Alrahman menyebutkan belum mengetahui detail diamankannya Walikota. “Kita belum konfirmasi ke KPK. Kita belum tahu siapa saja yang diperiksa. Belum tahu juga terkait apa dan saya juga belum bisa komunikasi dengan beliau,” kata Akhyar yang menyebutkan juga belum tahu di mana terjadinya OTT tersebut.
Setelah diamankannya Walikota, menurut Akhyar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan. Soal Eldin,”Nanti kami lihat situasinya, karena saya belum bisa membuat langkah lebih lanjut karena belum tahu apa informasinya yang pasti,” tukas Akhyar.
Sebagaimana pemberitaan harianbatakpos.com sebelumnya, pagi tadi menurut juru KPK Febri Diansyah, benar ada operasi tangkap tangan [OTT] yang dilakukan KPK di Kota Medan. “Ada tim KPK yang ditugaskan di Medan,” kata Febri Diansyah. Febri menjelaskan, OTT dari malam sampai dini hari tadi.
Ketujuh orang diamankan, yaitu dari unsur Kepala Daerah/Walikota, Dzulmi Eldin, Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan Walikota serta pihak swasta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. “Tim sedang mendalami, 6 orang lainnya diperiksa di Polrestabes Medan,” ungkap Febri iansyah.
Informasi lainnya menyebutkan, hingga Rabu 16 Oktober 2019 sore ini, diketahui Eldin melaporkan hartanya senilai senilai Rp 20,3 miliar. Berdasarkan situs e-lhkpn KPK, harta Dzulmi terdiri dari tanah dan bangunan sejumlah Rp 11,5 miliar yang tersebar di daerah Deliserdang, Medan dan Jakarta.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara [LHKPN] juga mencatat harta Dzulmi di antaranya adalah satu unit mobil dan 4 unit sepedamotor senilai Rp 193 juta. Selain itu, Dzulmi memiliki harta bergerak sebesar Rp 4,9 miliar dan kas senilai Rp 3,6 miliar.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan kepada wartawan, KPK juga menyita uang yang jumlahnya lebih dari Rp 200 juta. Uang itu diduga berasal dari praktik setoran antar dinas dan sudah berlangsung beberapa kali. “Masih dalam proses penghitungan. Tim sedang mendalami lebih lanjut,” tutur Yuyuk.
Hingga saat ini Dzulmi Eldin masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Informasi yang diterima dari wartawan di Jakarta, dari enam orang yang ditangkap bersama Walikota Medan tiga orang sudah tiba di KPK Jakarta, sementara satu orang masih diburu karena saat hendak ditangkap di Medan melarikan diri. (BP/EI)
Komentar