Jakarta-BP: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Sumba Hospitality Foundation akan segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun tidak dijelaskan akan dibangun di Kabupatan apa di Sumba BLK yang dimaksud.
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, dalam siaran persnya, Jumat (21/9), mengatakan, minggu depan ia akan ke Sumba untuk memantau lokasi yang akan dibangun BLK itu. “Minggu depan kami ke Sumba untuk pantau lokasi,” kata calon DPR RI daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ia mengatakan, BLK yang akan dibangun akan dikhususkan untuk melatih dan mendidik calon tenaga kerja pariwisata. “Kita fokus meningkatkan kualitas pekerja pariwisata di sana,” kata dia.
Dikatakan, bentuk kerja sama yang akan dilakukan adalah instruktur dari Sumba Hospitality Foundation akan memberikan pelatihan di BLK milik Kemnaker.
Menurut Hanif, tidak hanya dilatih, para siswa juga akan diikutkan magang di berbagai hotel berbintang di Bali. Tujuannya, agar para siswa mengenal dunia kerja yang sesungguhnya sehingga mereka lebih siap masuk dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.
Ia mengatakan, kerja sama tersebut bentuk dari komitmen pemerintah yang terus meningkatkan akses dan mutu pelatihan kejuruan di BLK. Selain itu, pemerinta juga terus berdialog dan berinteraksi dengan berbagai pihak, terutama kalangan pendidikan dan dunia usaha guna membuka peluang kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Indonesia. “Kerja sama semacam ini guna memastikan peserta pelatihan langsung bisa diterima di dunia kerja,” kata Hanif.
Pendiri dan Pembina Sumba Hospitality Foundation, Inge de Lathauwer, mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama ini. “Kami ingin membantu meningkatkan kompetensi anak muda Sumba, khususnya di sektor pariwisata,” kata Inge. Pihaknya akan mendatangkan tenaga instruktur dari Eropa. “Mereka akan memberikan keterampilan hospitality serta Bahasa Inggris,” kata dia.
Sumba Hospitality Foundation berdiri sejak tahun 2015. Lembaga ini fokus melatih masyarakat pra-sejahtera di Sumba supaya memiliki kompetensi di bidang pariwisata. Pelatihan dilakukan selama 10-11 bulan dengan pengajar 80% berasal dari luar negeri.
Berdasarkan data Kemnaker jumlah BLK sebanyak 279 buah. Sebanyak 17 dimiliki pusat (Kemnaker) dan 262 BLK dimiliki pemerintah daerah (pemda) provinsi, kabupaten/kota.
Dari 263 BLK Pemda yang kondisi baik sebanyak 55 buah. Sedangkan BLK dengan kondisi sedang sebanyak 120 BLK dan sisanya kondisinya buruk.
Buruknya antara lain disebabkan kurangnya tenaga instruktur dimana saat ini baru hanya 3.300 orang tenaga instruktur. Idealnya 27.000 tenaga instruktur. Jadi kita masih kurang banyak.
Yang dilatih dan dididik di BLK selain tenaga kerja formal juga calon wirausaha. “Memang didik dan latih seseorang menjadi wirausaha jauh lebih sulit dibanding dilatih dan dididik jadi tenaga kerja formal yang terampil,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemnaker, Khairul.
Jenis pelatihan yang diminati antara lain pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan serta lainnya.
Catatan SP, hampir sebagian besar BLK yang dikelola pemerintah terutama pemerintah pusat adalah BLK yang mendidik tenaga kerja di bidang otomotif dan permesinan. Jadi Kemnaker mendirikan BLK yang khusus mencetak tenaga kerja pariwisata di Sumba merupakan langkah yang bagus.
Idealnya, tentu bukan hanya dibangun di Sumba tetapi juga di Labuan Bajo, Manggarai Barat, di Danau Toba, di Papua dan daerah-daerah lainnya terutama di Luar Pulau Jawa.
Memang untuk membangun sebuah BLK akan menghabiskan dana tidak sedikit. “Minimal untuk membangun satu BLK, fisiknya saja harus menghabiskan dana sekitar Rp 60 miliar,” kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kemnaker, Satrio Bambang Lelono.
Belum tenaga instrukturnya. “Cetak satu orang tenaga instruktur, kita harus mengeluarkan uang Rp 100 juta. Karena hal seperti inilah tidak heran banyak pemerintah daerah enggan bangun BLK,” kata dia.
(BeritaSatu) BP/JP
Komentar