Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menilai bahwa Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, terutama dalam aspek anggaran. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, serta membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.
“Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta.
Sebagai perwakilan Bank Dunia, Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut Program Makan Siang Gratis dari pemerintah. “Kami masih menantikan rincian Program Makan Siang Gratis. Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Rincian Program Makan Siang dan Susu Gratis telah dibahas dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Program ini merupakan usulan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan bahwa Program Makan Siang Gratis bertujuan mengatasi masalah stunting dan akan menyasar siswa pra-sekolah hingga pesantren. Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029. KEM-PPKF menjadi acuan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia. “APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Komentar