Medan-BP: Bank Indonesia Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut menggelar rapat dengan tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah setempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (21/12/2023) siang.
Adapun topik rapat ini adalah sinergitas dan inovasi ketahanan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang hari kebesaran nasional kebangsaan natal tahun 2024 dan tahun baru (nataru) 2024.
Kepala Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Sumut Ir. Poppy Marulita Hutagalung mengaku bahwa seluruh pemangku kepentingan harus berkomunikasi untuk mencegah terjadinya inflasi.
“Memang, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga inflasi komoditi. Semuanya harus berkolaborasi,” kata Poppy.
Selanjutnya, Poppy juga mengaku bahwa banyak faktor yang membuat harga bahan pokok menjadi naik.
“Jadi, ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan dan menyebabkan inflasi. Diantaranya cabai merah dan beras. Banyak faktornya, bisa juga itu disebabkan karena cuaca dan lainnya,” terangnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut IGP Wira Kusuma kebenaran bahwa faktor inflasi bisa juga disebabkan oleh cuaca. Namun, semua steakholder harus bersinergi.
“Jadi semua steakholder harus berkolaborasi untuk menekan inflasi daerah,” tuturnya.
Menurut IGP, komponen yang mengalami inflasi harga diatas rata rata adalah beras dan cabai.
“Beras dan cabe merah dua komponen ini akan menjadi penyumbang inflasi sampai dengan Desember ini,” tambahnya.
Pengakuan IGP, bahwa inflasi terjadi dikarenakan turunnya stok dan adanya ketergantungan pasokan dari beberapa daerah.
“Jadi, untuk mencegah inflasi itu. Seluruh steakholder harus saling berkomunikasi. Bahkan, pasae murah yang dilakukan pemerintah daerah juga dapat mencegah inflasi,” terangnya.
Pejabat Gubernur Sumut, Hassanudin mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut.
“Jadi memang kita harus bersama sama untuk menjaga stabilitas harga. Kecukupan pasokan dalam menjaga stabilitas harga itu kunci utama untuk memastikannya kesejahteraan masyarakat,” kata Hassanudin.
Selain itu, Hassanudin mengaku akan melakukan kordinasi antar wilayah untuk memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
“Lakukan komunikasi kepada masyarakat secara transparan baik mengenai upaya dijalankan pemerintah dan mengimbau untuk belanja secara bijak. Inflasi ini harus dijaga bersama,” tambahnya.
Menurut Hassanudin, banyak tantangan mengenai inflasi di Sumut. Diantaranya tantangan ketidakpastian geopolitik global, dalam pasokan dan peningkatan harga komoditas di pasar global.
“Selain itu, kita juga akan melakukan upaya pengendalian inflasi tahun 2024 dan gerakan pangan murah. Program kerja TPID tahun depan harus lebih baik,” tuturnya.
Kemudian, Hassanudin juga mengajak agar Wali Kota dan Bupati serta OPD pemerintahan untuk segera mengikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo pada Rakornas kepala daerah se Indonesia tahun 2023.
“Manfaatkan APBD untuk mengendalikan inflasi melalui intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutang beras serta penguatan cadangan pangan daerah dan penyalurannya,” ucapnya.
Perkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan integrasi data stok dan neraca pangan daerah untuk menyusun kebijakan pengendalian inflasi dan perkuat kerjasama antar daerah.
“Perkuat infrastruktur dan rantai pasokan dan sinergi kordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga eksfektasi inflasi,” terangnya.(BP/reza)
Komentar