Padangsidimpuan – Harianbatakpos.com : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padangsidimpuan Launching Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu pada Pilkada serentak 2024, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Jum’at (1/11-24).
Launching Kampung Pengawasan Partisipatif ini di isi dengan edukasi singkat tentang potensi-potensi terjadinya pelanggaran Pemilu, oleh Ray Rangkuti dari Komite Independen Pemantau Pemilih (KIPP) Sumut.
Ray Rangkuti dalam pemaparannya mengusung tema Pendidikan dalam mengawasi pelanggaran Pemilu 2024, yakni terkait Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
“Segala tindakan yang memberikan Materi dan Non Materi yang dimaksudkan untuk mendapatkan simpati pemilih, itu Politik Uang,” jelasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Pj Wali Kota yang diwakili Kaban Kesbangpol Erwin Nasution, mewakili para Forkopimda, Ketua KPU Kota Padangsidimpuan, perwakilan para Calon Kepala Daerah dalam Pilkada Kota Padangsidimpuan atau LO, Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB), Kepala Desa Pudun Jae dan masyarakat Pudun Jae serta Panwascam se-Kota Padangsidimpuan.
Ketua Bawaslu Sumatera Utara yang diwakili Komisioner Bawaslu Kota Padangsidimpuan, Firman Al Hadis saat peresmian Kampung Pengawasan Partisipatif mengatakan bahwa kegiatan ini bagian dari pelibatan masyarakat dan menjadi contoh dalam mengawasi jalannya Pilkada serentak 2024.
“Desa Pudun Jae menurut kami termasuk desa berprestasi. Kemudian masyarakatnya heterogen, banyak etnis. Walaupun sejatinya tidak pernah ada konflik horizontal, tetapi ini menjadi contoh dalam mencegah potensi dan peluang konflik akibat dari politisasi SARA, mauoun Politik Uang,” katanya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Padangsidimpuan ini juga menjelaskan bahwa pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif ini berdasar UU No 10 Tahun 2012, dan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
“Kami menyadari kelemahan kami. Komisioner Bawaslu hanya 3 orang dibantu staf, begitu juga di Kecamatan. Jadi berangkat dari pemikiran itu, Bawaslu Sumut berinisiatif membuat Kampung Pengawasan Partisipatif,” ungkap Firman.
Masyarakat Desa Pudun Jae termasuk peserta Pemilu nantinya, akan berperan aktif melalukan pengawasan, mencegah potensi-potensi pelanggaran Pemilu, imbuhnya.
Begitu juga bapak ibu LO dari para calon, agar kiranya berperan aktif mewujudkan kondusifitas iklim Pilkada di Kota Padangsidimpuan ini, harapnya.
Terakhir, Firman mengajak peserta Pemilu beserta pendukung, tidak menyebarkan Ujaran Kebencian, Politisisasi SARA dan Politik Uang. Begitu pun, masyarakat umum diharapkannya berkolaborasi dalam pengawasan bersama Bawaslu, demi Pilkada damai yang jujur, adil dan rahasia, tutupnya.
Pantauan Harianbatakpos.com, Launching Kampung Pengawasan tersebut ditandai dengan Pelepasan Balon dan pembacaan ikrar yang di pandu Kades Pudun Jae Rizki Siregar. BP/AA
Komentar