Medan-BP: Proyek pembangunan gedung baru Kantor Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia(BPSDM) JL Ngelengko Medan menuai protes tajam dari sejumlah Elemen Masyarakat daerah ini.
Soalnya, selain adanya dugaan penyelewengan anggaran, pelaksanaan lelang juga disebut-sebut bermasalah.
“Pelaksanaan lelang proyek pembangunan gedung BPSDM diduga tidak sesusi aturan atau kangkangi UU No 5/1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha,” ujar Ketua Gerakan Anti Korupsi(Gertak), Hendra Hutagalung kepada harianbatakpos.com, Selasa(14/8).
Dugaan penyimpangan proyek pembangunan gedung BPSDM Jalan Dorowaty Medan itu sudah berulangkali dikritik lewat media massa namun bagai tak bergeming.
Informasi yang dihimpun, bahwa pemenang tender proyek iti disebut-sebut diarahkan petinggi BPSDM kepada rekanan peliharaan. Soalnya dari sejumlah rekanan yang mengikuti lelang terjadi kejanggalan.
Sebab panitia lelang memenangkan rekanan penawaran tertinggi. Sementara penawaran terendah ysng sudah memenuhi ketentuan justrul dikalahkan, ujar Hendra.
Kejaksaan maupun kepolisian melakukan pengusutan tehadap sejumlah pejabat penting dan rekanan yang terlibat di dalamnya. Karena dalam pelaksanaan proyek tersebut diduga terjadi penyelewengan anggaran. Diduga ada persubahatan dalam penetapan tender.
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia(BPSDM) Sumut Ir Bonar Sirait menegaskan, dalam pelaksanaan proyek phisik tidak ada masalah dalam pelaksanaan proyek tersebut baik menyangkut lelang maupun phisik.
Bonar Sirait kepada wartawan harianbatakpos.com Selasa(14/8) mengakui proyek pembangunan gedung BPSDM mendapat protes dari sejumlah elemen masyarakat dengan tudingan macam-macam yang bersifat miring.
Namun kita tidak peduli dengan sorotan itu, karena pelaksanaannya sama sekali tidak ada yang salah. Semua prosedur sudah kita lewati.
“Jadi tak ada yang perlu diributkan apalagi dikhawatirkan, yakinlah tak ada penyimpangan dalam proyek tersebut,” ujar Bonar.
Bagaimana mungkin terjadi penyimpangan, sementara dalan pelaksanaannya dilibatkan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah Pusat dan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan.
“Kalaupun nantinya ada penyimpangan, berarti TP4D ikut terlibat di dalamnya,” ujar Bonar Sirait. (BP/RD)
Komentar