HarianBatakpos.com – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menegaskan bahwa pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) akan semakin mudah berkat penggunaan surat rekomendasi berbasis teknologi informasi.
Menurut Erika, dalam sebuah pernyataannya di Jakarta pada hari Sabtu, pendistribusian BBM bersubsidi dan kompensasi harus dilakukan dengan akurat dan efisien, memastikan bahwa mereka yang berhak mendapatkannya dapat dengan mudah mengaksesnya. Salah satu upaya untuk mencapai hal ini adalah melalui penerapan teknologi informasi.
Erika menyatakan bahwa BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yang memastikan bahwa konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi dapat dengan mudah memperolehnya melalui mekanisme surat rekomendasi.
“Dalam pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi, kami memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan prosesnya lebih efisien,” ujarnya saat membuka acara Sosialisasi Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Kamis (2/5/2024).
Lebih lanjut, Erika menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, yang merupakan komoditas vital bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Selain itu, Erika juga mengumumkan bahwa BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dalam Penyaluran JBT dan JBKP kepada Konsumen Pengguna di Provinsi tersebut.
Eman Salman Arief, Anggota Komite BPH Migas, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil sinergi antara BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dengan harapan agar masyarakat dapat lebih memahami cara mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi melalui surat rekomendasi.
Di sisi lain, dalam kunjungan ke Fuel Terminal (FT) Tanjung Pandan, Belitung, Erika mengingatkan bahwa keselamatan pegawai dan lingkungan harus menjadi prioritas bagi badan usaha yang terlibat.
“Sangat penting untuk terus memantau kesehatan dan menjaga keselamatan di sekitar lokasi. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.
Eman menambahkan bahwa dari kunjungan tersebut, ditemukan bahwa fasilitas di FT Tanjung Pandan masih terjaga dengan baik, meskipun beberapa fasilitas memerlukan revitalisasi. Dia juga menyoroti pentingnya relokasi terminal untuk memastikan ketersediaan BBM yang lebih baik di masa depan.
Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah di Kepulauan Bangka Belitung dan Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas.
Terus pantau berita kami untuk update lebih lanjut tentang perkembangan ini.
Komentar