Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mengarahkan upayanya untuk menyelesaikan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang direncanakan rampung pada akhir Maret. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta pada Jumat kemarin, menyatakan komitmennya dalam memfinalisasi laporan survei tersebut.
Survei ini dirancang untuk memantau perkembangan literasi dan inklusi keuangan di tingkat regional maupun nasional, sebagai bagian dari dukungan BPS terhadap pengembangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
Pelaksanaan SNLIK 2024 berlangsung mulai tanggal 17 Januari hingga 5 Februari 2024, mencakup 34 provinsi, 120 kabupaten/kota, serta 8 wilayah KOJK, dengan total Blok Sensus (BS) sebanyak 1.080. Proses pendataan lapangan melibatkan 374 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 120 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang secara langsung melakukan wawancara tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Setiap PPL bertanggung jawab atas 2 hingga 3 wilayah BS dengan didampingi oleh PML.
Sebelumnya, SNLIK telah dilaksanakan setiap tiga tahun oleh OJK, dimulai dari tahun 2013 hingga 2022. Survei ini menjadi salah satu instrumen evaluasi dan pemetaan terhadap kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
Terkait hal ini, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menetapkan target inklusi keuangan Indonesia mencapai 90 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, OJK telah melakukan berbagai upaya, termasuk program edukasi dan literasi keuangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan lainnya.
Dengan selesainya SNLIK 2024, diharapkan data dan hasil survei ini akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia serta mencapai target inklusi keuangan nasional yang ambisius.
Komentar