Kabar tentang keputusan PP Muhammadiyah untuk mengakhiri kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) masih menjadi sorotan publik. Keputusan ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan bahwa BSI lebih cenderung melayani nasabah korporasi besar daripada usaha kecil menengah (UKM). Dana yang cukup besar yang terkuras dari BSI, sekitar Rp 3 triliun, menjadi salah satu alasan menguatkan spekulasi tersebut.

Dugaan ini mengemuka setelah BSI terbentuk dari tiga bank syariah BUMN. Aset yang besar membuat likuiditas BSI melimpah, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menyalurkan kredit kepada korporasi besar. Ini menjadi ironi karena Muhammadiyah, sebagai organisasi agama, memiliki fokus pada pemberdayaan ekonomi umat, terutama melalui pengembangan UKM.

Pengamat Ekonomi Syariah, Imron Mawardi, mengungkapkan bahwa merger BSI lebih cenderung ke arah korporasi, sementara Muhammadiyah lebih mengutamakan pengembangan UKM. Meskipun ini baru dugaan, Imron melihat bahwa Muhammadiyah mengedepankan asas kemanfaatan dalam pendekatannya. Dia juga menyoroti pentingnya bank syariah yang bermain di sektor mikro untuk memberikan nilai kemanfaatan yang lebih besar.

Meski demikian, Imron menegaskan bahwa pandangan ini masih dalam ranah dugaan. Namun, dia mengamati bahwa Muhammadiyah tetap mengedepankan nilai kemanfaatan, yang mungkin lebih dapat direalisasikan oleh bank syariah dengan aset lebih kecil. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Muhammadiyah dapat memaksimalkan nilai kemanfaatan dengan mengalihkan dana dari BSI ke bank-bank syariah lainnya.

Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, menjelaskan bahwa keputusan untuk mengalihkan dana dari BSI dipicu oleh risiko konsentrasi yang terlalu tinggi. Dana mayoritas Muhammadiyah berada di BSI, sementara bank syariah lainnya masih minim. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang berpotensi merugikan.

Dengan mengalihkan dana ke bank-bank syariah lainnya, Muhammadiyah berharap untuk mendorong persaingan yang lebih sehat di antara lembaga keuangan syariah. Ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi UKM untuk mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan. Meskipun demikian, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana bank-bank syariah lainnya dapat bersaing dengan margin yang ditawarkan oleh BSI.

PP Muhammadiyah telah menetapkan Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah daerah sebagai tujuan pengalihan dana dari BSI. Langkah ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana mereka dalam mendukung pengembangan ekonomi umat, terutama melalui dukungan kepada UKM.

Tentu saja, keputusan ini memiliki dampak yang luas, baik bagi Muhammadiyah itu sendiri maupun bagi industri perbankan syariah secara keseluruhan. Di tengah dinamika perubahan ekonomi dan keuangan, penting bagi Muhammadiyah dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk terus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kebutuhan ekonomi umat.

Dengan memperhatikan nilai kemanfaatan sebagai pedoman utama, Muhammadiyah diharapkan dapat menciptakan dampak yang positif dalam mendukung pengembangan ekonomi umat. Langkah-langkah seperti pengalihan dana dari BSI merupakan salah satu langkah strategis yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi para pelaku usaha kecil menengah yang membutuhkan dukungan finansial untuk berkembang.