Medan-BP- Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara menegaskan agar Presiden Joko Widodo memiliki dan mengangkat Kapolri berdasarkan prestasi dan bukan aspek agama.
“Aspek profesionalitas dan prestasi harus menjadi dasar dan pertimbangan utama, bukan aspek – aspek bersifat primordial seperti agama yang justru akan mengkhianati semangat konstitusi dan profesionalitas serta prestasi,” kata Awaluddin, Wakil Ketua Himmah Sumut melalui release yang diterima harianbatakpos.com, Kamis 7 Januari 2021.
Menurutnya, siapapun berhak dengan latar belakang apapun untuk menjadi Presiden, Kapolri dan lain sebagainya, sesuai amandemen UUD 1945 pasal 28 D ayat (3), setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Dmenambahkan, tugas kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, tanpa diskriminasi karena semua warga negara sama di depan hukum.
“Jika pola pikir diskriminatif sudah ditanamkan di hulu dalam proses memilih Kapolri, maka itu dikhawatirkan akan menciderai semangat dan profesionalitas kepolisian sendiri ke depannya, serta semangat reformasi sebagaimana tercermin dalam amandemen UUD 1945 di atas,” tegasnya.
Sosok Kapolri yang terpilih nantinya, memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dan tantangan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusinya.
“Punya deretan PR berat berkaitan dengan proses penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai prosedur, profesinalitas SDM, pendekatan humanis ke masyarkat, menuntaskan kasus – kasus besar yang menjadi atensi besar publik dan pertaruhan integritas institusi Polri dan lain sebagainya dalam rangka mengembalikan trust publik, kalau bukan orang orang yang punya prestasi di negara ini bagaimana nasib bangsa kita jika orang berprestasi di kesampingkan dari pada orang pengusaha hitam di belakangnya, kami minta presiden arif dan bijak sana,” ungkapnya. (BP/Reza)
Komentar