HarianBatakpos,com, JAKARTA – BP: China baru-baru ini mengumumkan ancaman hukuman mati bagi ekstremis kelompok separatis yang mendukung kemerdekaan Taiwan. Langkah ini merupakan tekanan terbaru dari Beijing meskipun pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi atas Taiwan.
Ancaman ini datang di tengah ketegangan yang meningkat antara kedua wilayah, terutama setelah Presiden Taiwan, Lai Ching-te, yang dicap sebagai ‘separatis’ oleh China, mulai menjabat bulan lalu.
Sejak terpilihnya Lai Ching-te pada pemilu Januari lalu, Taiwan mengeluhkan berbagai tekanan dari China. Tekanan tersebut meliputi tindakan militer yang berkelanjutan, sanksi perdagangan, dan patroli penjaga pantai yang mengelilingi Pulau Taiwan. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara kedua belah pihak, seperti disadur dari laman CNBC Indonesia.
Pengadilan, Kejaksaan, dan Badan Keamanan Publik China merilis pedoman baru mengenai hukuman bagi para pendukung kemerdekaan Taiwan. “Menghukum berat para pelaku kemerdekaan Taiwan, karena memecah belah negara dan menghasut kejahatan pemisahan diri sesuai dengan hukum, dan dengan tegas membela kedaulatan nasional, persatuan dan integritas wilayah,” bunyi pedoman tersebut yang diungkapkan oleh kantor berita Xinhua, yang dikelola oleh pemerintah China, dikutip dari Channel News Asia pada Minggu (23/6/2024).
Pedoman ini disebut dikeluarkan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, termasuk Undang-Undang Anti-Suksesi tahun 2025. Seorang pejabat Kementerian Keamanan Publik China mengatakan di Beijing bahwa hukuman maksimum untuk kejahatan pemisahan diri adalah hukuman mati. “Pedang tajam penindakan hukum akan selalu menggantung tinggi,” ujarnya.
Namun, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Taiwan terkait ancaman hukuman mati ini. Seorang pejabat Taiwan mengatakan kepada Reuters bahwa mereka masih mencerna isi pedoman tersebut.
Pedoman itu merinci berbagai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan yang patut dihukum. Tindakan tersebut termasuk mendorong masuknya Taiwan ke dalam organisasi internasional yang mensyaratkan status kenegaraan, melakukan pertukaran resmi eksternal, dan menekan pihak yang mendorong penyatuan kembali. Selain itu, pedoman tersebut menambahkan klausul yang lebih luas mengenai apa yang dapat dianggap sebagai tindakan yang berupaya memisahkan Taiwan dari China.
Lai Ching-te sendiri telah berulang kali menawarkan untuk mengadakan pembicaraan dengan China, namun selalu ditolak. Lai juga menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka. Pendiriannya yang tegas ini semakin memperkeruh hubungan antara Taiwan dan China.
Ancaman hukuman mati dari China ini merupakan langkah yang sangat serius dan mencerminkan ketegangan yang semakin memanas antara Beijing dan Taipei. Langkah ini juga menunjukkan bahwa China tidak akan mundur dalam upayanya untuk menekan Taiwan dan mencegah upaya kemerdekaannya.
Di sisi lain, Taiwan terus mencari dukungan internasional dan berusaha memperkuat posisinya di berbagai organisasi global. Upaya ini sering kali dihadapi dengan resistensi dari China, yang selalu berusaha menghalangi partisipasi Taiwan di kancah internasional.
Ketegangan antara Taiwan dan China telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan berbagai insiden yang meningkatkan risiko konflik di kawasan tersebut. Langkah-langkah seperti ancaman hukuman mati bagi pendukung kemerdekaan Taiwan hanya akan memperburuk situasi dan menambah ketidakpastian mengenai masa depan hubungan kedua wilayah.
Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, masyarakat internasional berharap agar kedua belah pihak dapat menemukan jalan untuk berdialog dan mencari solusi damai yang menghormati hak dan aspirasi masing-masing. Sementara itu, ancaman hukuman mati dari China akan terus menjadi sorotan dunia, menambah tekanan pada hubungan yang sudah rapuh antara Taiwan dan China.
Dengan demikian, pedoman baru dari China ini mempertegas posisi Beijing dalam menghadapi upaya kemerdekaan Taiwan, sekaligus menambah tantangan bagi Taiwan dalam upaya mempertahankan kedaulatannya. Ketegangan ini kemungkinan akan terus berlanjut, mengingat kedua belah pihak memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai masa depan Taiwan.
Komentar