Maka permohonan penasehat hukum terdakwa dengan persidangan secara offline dapat dikabulkan. Memperhatikan ketentuan pasal 152 ayat 2 dan pasal 153 ayat 2 huruf a KUHAP menetapkan
1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mencabut kembali penetapan nomor 21pidus/2021 tentang penetapan sidang secara online.
3. Memerintahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam setiap hari sidang
4. Memerintahkan agar penetapan salinan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasehat hukumnya, keluarganya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta rumah tahanan negara
5. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 maret 2021 maka penetapan ini ditinjau kembali.
Sumber: Suara.com
Komentar