Medan, harianbatakpos.com – Dugaan penyelewengan dana desa mencuat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan serta PMD Provinsi Sumatera Utara disinyalir terlibat dalam praktik penggerogotan dana desa yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Modus yang digunakan adalah kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan melalui lembaga (LPPKP) lembaga pengkajian dan peningkatan kapasitas pemerintahan ang di laksanakan di Hotel Danau Toba Internasional Medan pada tanggal 11 sampai 14 April 2025.
Informasi yang diterima menyebutkan, kegiatan bimtek tersebut dikemas seolah-olah sebagai program peningkatan kapasitas aparatur desa. Namun, sejumlah kepala desa tidak secara aktif mengikuti bimtek dimaksud. Yang mengikuti kegiatan bimtek sebanyak 177 desa.
“Tapi kegiatan ini harus kami ikuti. Katanya wajib, kami berangkat satu desa dua orang yaitu kades dengan satu perangkat, biaya masing masing per orang Rp 5 juta,” kata salah satu peserta.
Narasumber yang enggan namanya di sebutkan mengaku dana untuk kegiatan bimtek tersebut dibebankan ke APBDes masing-masing desa Rp 10 juta per desa.
Jika dikalkulasi dengan jumlah desa di Kabupaten Asahan dalam skema ini, total dana yang digelontorkan bisa mencapai miliaran rupiah.
Tim awak media langsung melakukan konfirmasi kepada lembaga LPPKP ke Hotel Danau Toba Internasional Medan, tapi sangat di sayangkan lembaga tersebut tidak dapat di temui, di telefon tidak di angkat di WhatsApp tidak di balas.
Dugaan keterlibatan PMD kabupaten dan provinsi mencuat karena ada indikasi pengaturan terstruktur, termasuk penunjukan lembaga penyelenggara yang sama dan surat edaran ‘arahan’ dari dinas terkait.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PMD Asahan maupun PMD Sumut. Sementara itu, sejumlah tim media mendesak Polda sumut untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi mendalam terhadap praktik ini.(BP7).
Komentar