Medan-BP: Kabar tak sedap berhembus sangat kencang dan miris pasca sesampainya Kelompok Kerja (Pokja) wartawan Unit Pemko Medan dari Kota Semarang Jawa Tengah di Medan.
Kenapa kabar tak sedap itu tertuju kepada tim 9 wartawan Pokja Pemko Medan yang dipercayakan sebagai penentu dan verifikasi keberangkatan studi banding watawan notabene kurang lebih 55 orang ke Kota Semarang mulai 28 sampai 31 November 2018 lalu.
Informasi yang dikumpulkan di Pemko Medan, Kamis (6/12/2018) khususnya dari sebagian wartawan yang bertolak mengikuti program studi banding itu, belum ada menerima dugaan dana partisipasi dari beberapa SKPD dan pejabat teras di Pemko Medan melalui perpanjangan tangan Tim 9 tersebut.
“Saya mendengar ada dana partisipasi dari beberapa SKPD puluhan juta lebih berupa partisipasi dan bantuan kepada wartawan yang berangkat. Sayangnya dana partisipasi itu tidak ada diterimanya sampai rombongan sampai di Medan,” ungkap salah seorang wartawan Mingguan senior yang minta namanya tidak disebutkan.
Dia juga ada mendapat informasi dan setelah mengkonfirmasi langsung kepada salah seorang Kepala Bidang di Dinas PU Medan ada membantu dan memberikan dana Rp5 juta. Belum lagi SKPD gemuk dan beberapa pejabat teras lainnya di Pemko Medan.
“Informasi ini seharusnya diluruskan oleh Tim 9 dan ada laporan pertanggungjawaban dari tim tersebut. Sebagian wartawan mempertanyakan dugaan dana partisipasi dari SKPD dan pejabat teras Pemko Medan agar semuanya bisa menjadi jelas dan tidak ada dusta diantara kita ,” pungkas wartawan itu prihatin.
Sementara salah seorang wartawan online menambahkan, pemberian dan bantuan dana paritisipasi dari para SKPD dan pejabat teras Pemko Medan ini, seyogyanya disampaikan kepada wartawan yang berangkat mengikuti studi banding ke Kota Semarang.
Pasalnya, sama-sama diketahui dana ini sangat dibutuhkan apalagi oleh wartawan yang ikut berangkat berkantong pas-pasan sehingga dapat menambah uang saku untuk membeli oleh-oleh kepada keluarga dan sahabatnya setelah sampai di Medan.
Sebagai contoh saat mengikuti studi banding dengan rombongan DPRD Medan, belum lama berselang di Kota Jawa Tengah. Dana partisipasi ini dibagikan secara merata kepada rombongan wartawan yang berangkat.
“Di Pemko Medan ini rasa kebersamaan sepertinya tidak seperti wartawan Unit DPRD Medan yang selalu mengedepankan kebersamaan dan keterbukaan,” katanya miris.
Terlalu
Penasihat Pokja wartawan Unit Pemko Medan Amril Koto ketika dikonfirmasikan dugaan dana partisipasi dari SKPD dan beberapa pejabat teras di Pemko Medan untuk wartawan yang akan mengikuti program studi banding ke ke Kota Semarang, menyebutkan terlalu.
Sejatinya, lanjut Koto lagi, yang mengelola Media Mingguan Cahaya Pembaharuan dan cahayanews.com itu, kalau memang ada dana partisipasi ini seyogyanya dibagikan secara merata kepada wartawan yang bertolak mengikuti sudi banding ke Kota Semarang itu.
“Kita cukup tahu tidak semua wartawan yang berangkat itu memiliki uang banyak karena ada sebagian saat mau berangkat belum menerima honor dari tempat medianya bekerja. Bisa saja saat berangkat kalaupun ada uangnya biasanya menyisakan uang tinggal kepada keluarganya di Medan,” imbuhnya.
Bahkan lagi, karena uang dibawa pas-pasan ada mendengar wartawan yang mengikuti studi banding ke Semarang itu meminjam uang kepada temannya untuk membeli sekedar oleh-oleh buah tangan.
Mendengar keluhan itu, jelas Koto lagi, yang juga Ketua LSM Pelangi Nusantara mengaku sangat miris dan prihatin. Saya harapkan hal ini tidak terjadi dan terulang lagi. Ada tiga yang tidak boleh dipermainkan seperti mengambil bagian dari kaum duafa, tidak menyalurkan dana anak yatim dan mempoklek jatah wartawan khususnya yang memang kesejahteraan dari Media tempatnya bekerja tidak maksimal, katanya sembari tersenyum kecut. (BP/EI)
Komentar