Ekbis
Beranda » Berita » Daya Beli Masyarakat Menurun, UMKM Butuh Dukungan APBN dan Digitalisasi

Daya Beli Masyarakat Menurun, UMKM Butuh Dukungan APBN dan Digitalisasi

Daya Beli Masyarakat Menurun, UMKM Butuh Dukungan APBN dan Digitalisasi
Ilustrasi UMKM. (Foto: Dokumen Pertamina)

Jakarta, harianbatakpos.com – Penurunan omzet UMKM akibat daya beli melemah menjadi sorotan serius Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tengah tekanan ekonomi global, sektor UMKM masih punya peluang besar bangkit lewat platform e-commerce UMKM, regulasi pemerintah, dan rencana pembentukan Holding UMKM nasional.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri), Hermawati Setyorinny mengungkapkan bahwa penjualan UMKM turun sejak beberapa bulan lalu. Ia menilai kondisi ini terjadi karena turunnya pendapatan masyarakat yang berujung pada lemahnya daya beli.

Merespons isu tersebut, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menyebut bahwa fenomena daya beli menurun tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di tingkat global. Namun ia menekankan kualitas produk UMKM Indonesia yang masih sangat baik.

Cara Cek BPNT Juni 2025 di Situs Resmi Kemensos

“Kalau daya beli menurun, ini kan terjadi secara global. Tapi menurut saya, produk-produk UMKM kita ini bagus-bagus ya,” ujar Bagus saat ditemui di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Bagus menambahkan, pelaku UMKM bisa memanfaatkan peluang dari APBN dan APBD untuk UMKM sebesar 40%, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Namun, ada syarat penting yang harus dipenuhi.

“UMKM perlu punya legalitas, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha). Kalau sudah punya itu, harusnya bisa masuk. Ini adalah e-commerce-nya pemerintah dan tidak perlu pengeluaran apa pun,” jelas Bagus.

Selain itu, ia menegaskan bahwa peluang pengembangan usaha UMKM masih terbuka luas, termasuk dengan pemanfaatan e-commerce umum dan digitalisasi UMKM.

Kesepakatan I-EU CEPA Hampir Rampung, Ekspor Sawit dan Tekstil Menuju Bebas Tarif

“Peluangnya banyak. Kita ingin para merchant bisa memanfaatkan e-commerce umum juga,” sambungnya.

Untuk memperkuat ekosistem bisnis, Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan Holding UMKM nasional yang akan membawahi 10 sektor prioritas, seperti pertanian, nelayan, otomotif, kuliner, jasa, hingga edukasi. Holding ini akan menjadi jembatan UMKM ke pasar lebih luas dan masuk ke rantai pasok industri.

“Seperti di industri otomotif, mereka tidak jalan sendiri. Ada tier 1, 2, 3. Itu bagian dari rantai pasok. Nah, itu yang mau kita replikasi ke sektor-sektor UMKM lainnya,” pungkas Bagus.

Ikuti saluran harianbatakpos.com di WhatsApp:https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Postingan Terpopuler

BatakPos TV

Kominfo Padang Sidempuan

Kominfo Padang Sidempuan