Medan, HarianBatakpos.com –Seorang wali murid asal Bekasi, Adhel Setiawan, resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Bareskrim Polri terkait program kontroversial yang mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Laporan ini diterima sebagai pengaduan masyarakat (Dumas) pada Kamis (5/6/2025).
Adhel menegaskan, meski anaknya tidak dikirim ke barak militer, ia melaporkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada anak-anak lain di masa depan. “Saya ingin melindungi hak anak agar kebijakan ini tidak meluas tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas,” ujar Adhel.
Dilansir dari laman Kompas.com, Adhel juga menyebut bahwa kebijakan Dedi Mulyadi itu sudah pernah dilaporkan ke Komnas HAM karena dinilai melanggar Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini secara tegas melarang pelibatan anak dalam aktivitas militer dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara.
Dalam laporannya, Adhel membawa berbagai bukti berupa dokumen kronologi, pemberitaan media, dan video aktivitas siswa di barak militer. Ia menyatakan Bareskrim masih mengkaji laporan tersebut dan akan menghubunginya kembali dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi membela program ini sebagai upaya mendisiplinkan pelajar nakal yang dinilai merugikan keluarga dan masyarakat. Menurutnya, kebijakan ini juga untuk melindungi hak asasi masyarakat luas dari dampak kenakalan siswa.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar