Bandung, HarianBatakpos.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan ide kontroversial terkait penanganan siswa bermasalah, yaitu mengirimkan mereka ke barak militer. Ide tersebut pertama kali disampaikan pada 27 April 2025 dan segera menuai respons kritis dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dedi Mulyadi berencana mengirim siswa yang terlibat pergaulan bebas atau tindak kriminal untuk dibina di barak TNI selama enam bulan, tanpa mengikuti pendidikan formal. Siswa yang dimaksud akan dijemput langsung oleh TNI ke rumah mereka untuk menjalani pembinaan karakter dan perilaku.
Program ini rencananya akan dimulai pada 2 Mei 2025, dimulai di beberapa wilayah rawan di Jawa Barat. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program ini akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari daerah yang dianggap siap dan rawan masalah. “Kami tidak langsung memberlakukan ini di seluruh 27 kabupaten/kota. Kami akan mulai di wilayah yang dianggap rawan terlebih dahulu,” kata Dedi Mulyadi, yang merupakan kader Partai Gerindra.
Namun, ide ini mendapat kritik tajam dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Menanggapi pernyataan Dedi Mulyadi, Luthfi menyatakan bahwa sudah ada aturan yang jelas untuk mengatasi kenakalan anak di bawah umur. Menurut Luthfi, jika anak-anak tersebut masih di bawah umur, mereka harus dikembalikan ke orangtua mereka. Jika mereka berusia di atas umur dan terlibat dalam tindak pidana, maka proses hukum harus dilakukan. Luthfi mengungkapkan pandangannya saat berada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu, 30 April 2025.
“Sesuai ketentuan hukum yang ada, kita tidak perlu mencari-cari solusi lain. Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau mereka sudah dewasa dan melakukan tindak pidana, proses hukum harus berjalan,” ujar Luthfi dengan tegas. Ia juga menambahkan, tidak perlu ide baru yang tidak berdasarkan hukum yang sudah ada. “Kenapa harus ngarang-ngarang, kan sudah ada aturan yang jelas,” tambahnya.
Kritikan ini memicu perdebatan sengit antara kedua gubernur tersebut. Meskipun Dedi Mulyadi memiliki niat baik untuk menanggulangi kenakalan remaja, kritik Luthfi menunjukkan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Apakah Anda setuju dengan ide Dedi Mulyadi yang ingin mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer, atau Anda lebih memilih kritik Luthfi yang menekankan pentingnya mengikuti aturan yang ada?
Komentar