JAKARTA-BP: Partai Demokrat meminta pemerintah terbuka soal ratio utang Indonesia saat ini. Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto berharap, pemerintah tidak mengaitkan utang Indonesia sekarang sebagai beban dari pemerintahan sebelumnya.
Masalah ratio utang Indonesia diangkat oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam pidatonya saat sidang tahunan MPR-DPR-DPD. Zulkifli menilai, ratio utang Indonesia sekarang tidak aman.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membalas kritikan itu lewat penjelasan di akun Facebook pribadinya. Sri Mulyani menganggap, pernyataan Zulkifli bermuatan politis dan menyesatkan.
“Terkait dengan utang kami berharap pemerintah terbuka lah. Jangan utang ini diartikulasikan beban masa lalu. Come on dibuka,” kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8).
Didik menilai, pidato Zulkifli menyimpan pesan moral soal kondisi sebenarnya di masyarakat. Menurutnya, perekonomian rakyat perlu dibangun. Didik meminta Sri Mulyani tidak hanya bicara angka tapi melihat fakta di lapangan.
“Hitungan ekonomi secara makro ini hanya sekadar rasionalisasi untuk meyakinkan kepada publik. Tapi faktanya rakyat saat ini butuh stimulus,” ungkapnya.
Anggota Komisi III DPR ini mengapresiasi keputusan Zulkifli membuka masalah utang Indonesia. Sri Mulyani diharapkan mencari solusi ketimbang membanding-bandingkan kebijakan pemerintah sebelumnya.
“Jadi saya apresiasi diskursus yang dibuka oleh Ketua MPR dan bu Sri Mul ini mudah-mudahan mengingatkan pemerintah untuk jujur kepada kita semua sebenarnya beban negara ini seperti apa. Jangan kemudian menjadi metode komparatif yang tidak mendidik,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Kamis (16/8) lalu.
Dalam postingan Sri Mulyani yang diunggah lewat akun Facebook resminya, sempat disebutkan bahwa ada penyesatan dalam pidato yang disampaikan sebelumnya oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.
“Tanggapan atas Pernyataan Ketua MPR ‘Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Tidak Wajar’. Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan,” tulis Sri Mulyani dikutip dari akun Facebooknya, Senin (20/8).
Sumber: News Republic (SP)
Komentar