Walikota Sibolga Ucapkan Selamat Memperingati Wafatnya Raja Sisingamangaraja XII: Pahlawan Memperjuangan Kemerdekaan RI | Kasus Rita Jelita Tewas Dibunuh di Sunggal Menyisakan Duka, Handphone Diduga Digelapkan dan Juper Lolos SIP | Lokasi Marak Narkoba di Deli Serdang Digerebek Polisi, Pengedar Ditangkap | Polres Labusel Ringkus Pelaku Pembunuhan Sadis di Kebun Sawit | Isu Empat Pulau Hadiah untuk Jokowi Dibantah, Kemendagri Buka Suara |

Berita Daerah

Beranda » Berita » Demokrat Sumut Tolak RUU Sembako dan Sekolah Kena PPN, Herri: Tak Logika Kebutuhan Mendasar Rakyat Dipajak

Demokrat Sumut Tolak RUU Sembako dan Sekolah Kena PPN, Herri: Tak Logika Kebutuhan Mendasar Rakyat Dipajak

Sabtu, 12 Juni 2021 - •

Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu,SH, M.Si. Foto: istimewa

Medan-BP : Partai Demokrat menyatakan menolak niat pemerintah yang ingin memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari sembilan bahan pokok (sembako) dan pendidikan. RUU tentang PPN untuk hajat hidup orang banyak tersebut dianggap tidak masuk akal.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut), Drs.Herri Zulkarnain Hutajulu,SH,M.Si, Sabtu (12/6/2021) membenarkan jika Partai Demokrat mulai dari jajaran DPP hingga DPD, DPC bahkan kader, menolak RUU tentang PPN Sembako dan pendidikan (sekolah) tersebut.

Herri mengatakan, rencana pemerintah yang memungut pajak Sembako dan sekolah itu akan membebani rakyat yang telah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi di masa Pandemi Covid-19 yang masih sulit saat ini.

Baca Juga : Tel Aviv Hancur: Iran Balas Serangan Israel dengan Rudal Mematikan!

Dikatakan, rakyat menengah kebawah saat ini masih kesulitan dengan tingginya harga sembako, apalagi jika dipungut pajak hal itu akan menambah beban rakyat.

“Ada-ada saja pemerintah ini ya, membeli sembako aja sebahagian besar rakyat sudah payah, apalagi mau dipajak lagi”. Tak logika jika kebutuhan mendasar hajat hidup orang banyak dipajak”, sebut Herri.

Mantan Ketua Fraksi DPRD Medan dua periode itu menekankan jika sembako dan pendidikan (sekolah) adalah kebutuhan mendasar warga, sehingga jangan dikenai pajak karena akan memberatkan warga.

“Saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang tak membebani masyarakat. Bahkan saat ini rakyat masih butuh bantuan akibat pandemi Covid-19. RUU PPN untuk sembako dan sekolah tersebut harus ditolak “,tutup Ketua DPD Partai Demokrat Sumut tersebut.

Baca Juga : Gaji Kepala Daerah Rendah, Korupsi Tinggi: Apa Solusinya?

Diberitakan, pemerintah berencana untuk memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada produk sembako.

Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedela, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan; sayur-sayuran,ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi. (red)