Medan, HarianBatakpos.com – Nama Enggartiasto Lukita, mantan Menteri Perdagangan periode 2016-2019, kembali mencuat dalam persidangan kasus korupsi impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Dalam sidang yang berlangsung pada 24 Maret 2025, saksi dari Kementerian Perdagangan, Susy Herawaty, mengungkap bahwa Enggartiasto pernah mengizinkan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) antar kementerian terkait. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.
Enggartiasto Lukita dan Kebijakan Impor Gula
Susy Herawaty menyatakan bahwa izin impor gula yang dikeluarkan oleh Enggartiasto tidak mengikuti tahapan rakortas yang seharusnya dilakukan. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan perintah pimpinan, meskipun tidak langsung. “Berjenjang. Saya perintah dari direktur,” jelas Susy. Pernyataan ini menggambarkan situasi di Kementerian Perdagangan yang sering kali beroperasi dalam nuansa kurang transparan, dikutip dari kompas.com.
Enggartiasto Lukita, yang lahir pada 12 Oktober 1951, adalah tokoh penting dalam dunia politik dan bisnis Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota DPR dan bergabung dengan Partai NasDem. Ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan bisnis, termasuk menjadi Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI).
Relevansi dan Kontroversi
Meskipun Enggartiasto memiliki rekam jejak yang solid dalam bidang perdagangan dan politik, namanya juga tidak lepas dari kontroversi. Kasus suap distribusi pupuk yang melibatkan dirinya pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perjalanan kariernya tidak sepenuhnya mulus. Keterlibatannya dalam kasus korupsi impor gula ini menambah deretan kontroversi yang menghiasi namanya.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan dan tindakan para pejabat publik dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat. Enggartiasto Lukita, dengan pengalaman dan jabatannya, seharusnya menjadi contoh yang baik dalam menjalankan tugasnya.
Enggartiasto Lukita adalah sosok yang kompleks dalam dunia politik Indonesia. Meskipun ia memiliki kontribusi yang signifikan dalam kebijakan perdagangan, keterlibatannya dalam kasus korupsi, termasuk izin impor gula tanpa rakortas, menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebijakan publik dan akuntabilitas pejabat. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi integritas dalam pemerintahan.
Komentar