Jakarta-BP: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menekankan pentingnya pihak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menyebarkan informasi-informasi yang jujur.
Ia menilai, informasi bohong atau hoaks bisa merusak kedaulatan masyarakat dalam proses pemilihan.
“Berita bohong atau kampanye fitnah sangat mengganggu esensi kita dalam menjalani kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu diwujudkan kalau mereka bisa bebas memilih,” kata Titi dalam diskusi bertajuk ‘Kampanye Asik, Damai, dan Antihoaks’ di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (22/9/2018).
Persebaran hoaks, kata dia, juga merusak asas kejujuran dan keadilan dalam pemilihan.
Sebab, informasi bohong, ujaran kebencian dan fitnah, bisa melumpuhkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihannya secara jernih.
“Betapa bahayanya hoaks itu membuat pemilu kita tidak legitimate. Padahal, yang penting dalam pemilu itu legitimasi. Kalau pemilihnya membuat keputusan didasari informasi yang tidak bebas dan tidak jujur, itu tidak legitimate,” papar dia.
Kendati demikian, Titi melihat ada perubahan yang cukup signifikan dibanding Pemilu 2014 lalu. Ia menuturkan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah, berkembang sangat masif ketika tahapan Pilpres 2014 belum dimulai.
Saat ini, kata dia, para tim calon mulai menggunakan data-data dalam berkampanye. Namun, Titi melihat unsur ujaran kebencian dan kebohongan terkadang masih melekat terhadap data-data yang disampaikan kepada publik.
“Mereka bergeser secara data, tetapi hoaksnya masih ada disertai ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu efektif kalau ketemu hoaks, dampaknya dobel,” kata dia.
Titi sebelumnya juga pernah menjelaskan, polarisasi akibat perbedaan politik di masyarakat harus segera ditekan guna menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan.
“Akan baik kalau semua pihak dan para elite politik bisa menahan diri,” kata dia.
Ia juga menekankan, pentingnya elite politik untuk menyebar gagasan dan program dari setiap calon yang mereka usung. Elite harus ikut memperkuat kemampuan publik mempelajari visi, misi, rekam jejak, hingga program pasangan calon.
(Kompas) BP/JP
Komentar