JAKARTA-BP: Pemerintah tengah melakukan evaluasi terkait formulasi harga LPG agar lebih realistis. Pasalnya, patokan harga selama ini hanya berdasarkan asumsi saja.
“Misalnya nih, kan setiap hari harga berubah, karena harga impor kan. Nah ini mau dicari mana saja yang berubah. Konstanta dan variabelnya disesuaikan dengan realitas. Jadi lebih realitis, kemarin kan pakai rerata,” terang Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Djoko Siswanto kepada media saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/8/2018).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, patokan harga tersebut diperhitungkan dari gas yang dari kilang Pertamina, lalu kilang domestik, dan ada dari impor. Harga ini berubah-ubah, dan angka ini yang mau disesuaikan dengan angka sekarang.
“Jadi (formula harga) pasti diubah, jadi lebih realistis,” tandas Djoko.
Adapun, sebelumnya, pemerintah juga tengah mencari skema untuk menyalurkan LPG subsidi, tetapi skema ini masih belum menemukan jalan keluar.
“Kan alternatifnya ada distribusi tertutup dan BLT. Tapi ini belum ada keputusan. Nah, selain itu, biar tidak kelebihan kuota, Pertamina sudah launching Elpiji 3 kg yang nonsubsidi,” ujar Djoko kepada media saat dijumpai di Gedung MPR/DPR, di Jakarta, Senin (9/7/2018).
Lebih lanjut, ia mengatakan, sejauh ini alternatifnya ada distribusi tertutup dan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi hal tersebut juga belum menelurkan keputusan. “Alternatifnya kan ada distribusi tertutup dan BLT, tapi ini belum ada keputusan juga, masih dikaji dan dievaluasi,” tambahnya.
Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) saat ini tengah memproses pengadaan kumpulan optik yang dapat dibaca oleh mesin atau barcode untuk penyaluran epliji 3 kg bersubsidi ke masyarakat.
Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan penggunaan barcode merupakan langkah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan distribusi yang tepat ke masyarakat.
“Kalau barcode itu kan cara Pertamina untuk memonitor kemudian mengawasi distribusinya, jadi proses barcode sedang dalam proses,” ujar Nicke dalam acara ECGL Leadership Forum.
Adapun, selain menerapkan skema barcode, Pertamina juga akan menerapkan system kartu yang dapat disinergikan atau digabung dengan komoditas bersubsidi lainnya untuk disalurkan. Pemerintah memastikan untuk menerapkan distribusi elpiji bersubsidi dengan kedua skema tersebut.
Sumber: Cnbc Indonesia (ES)
Komentar