Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia menegaskan komitmennya untuk memainkan peran aktif dan memastikan keamanan serta keselamatan kegiatan maritim menjelang pelaksanaan Organisasi Maritim Internasional (IMO) Member State Audit Scheme (IMSAS) 2025.
Dalam keterangan resminya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dalam memastikan keamanan dan keselamatan kegiatan maritim. Antoni menyatakan bahwa komitmen Indonesia terhadap prinsip dan konvensi yang ditetapkan oleh IMO tetap kuat, dan Indonesia mengakui peran kunci IMO dalam menetapkan standar global untuk keselamatan, keamanan, dan kinerja lingkungan pelayaran internasional.
“Pentingnya IMSAS bagi kita sebagai negara maritim sangat besar. Kami mengakui peran kunci IMO dalam menetapkan standar global untuk keselamatan, keamanan, dan kinerja lingkungan pelayaran internasional,” ujar Antoni.
Indonesia, yang kembali terpilih menjadi anggota Kategori “C” di Dewan IMO, diapresiasi atas kontribusinya dalam pembentukan kebijakan dan regulasi internasional yang mengatur industri maritim. Pengalaman Indonesia dalam Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) pada 2014 menjadi landasan komitmen Indonesia terhadap keselamatan maritim, yang membentuk kebijakan dan praktik Indonesia menuju peningkatan infrastruktur maritim dan kerangka regulasi nasional.
Dalam persiapan menghadapi IMSAS 2025, Ditjen Hubla menegaskan pentingnya persiapan Indonesia dalam menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap standar tertinggi keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Melalui mock audit IMSAS, Ditjen Hubla mengevaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia dan melakukan identifikasi serta implementasi perbaikan yang diperlukan.
Antoni mengajak semua pihak untuk bekerja sama, berpartisipasi aktif, dan menjunjung prinsip keterbukaan agar semua kekurangan dan temuan dapat diketahui sejak awal untuk segera diperbaiki. Persiapan ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa administrasi maritim Indonesia sepenuhnya mematuhi konvensi IMO.
Komentar