Jakarta, BP – Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Eddy Soeparno, mendorong perubahan skema pemberian subsidi untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) menjadi pemberian dalam bentuk nominal uang kepada masyarakat yang berhak. Usulan ini diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun 2026, menyusul penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Eddy mengungkapkan bahwa setiap rumah tangga diestimasi akan menerima subsidi setara dengan 3-4 tabung per bulan. Dengan subsidi LPG 3 kg per tabung saat ini sebesar Rp 33 ribu, dan penggunaan 3 tabung per bulan per keluarga, maka subsidi tunai yang diberikan dapat mencapai sekitar Rp 100 ribu per bulan.
“Dalam pemikiran kami, setiap rumah tangga akan menggunakan 3 tabung LPG per bulan, dengan subsidi sekitar Rp 33 ribu per tabung. Jadi, subsidi total yang diberikan setiap bulan bisa mencapai sekitar Rp 100 ribu, yang akan ditransfer langsung kepada penerima rekening,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Kamis (11/7/2024).
Skema pemberian nominal uang ini akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masyarakat yang terdaftar dalam DTKS. Bagi yang tidak memiliki rekening, pemerintah akan memberikan secara tunai oleh petugas yang ditugaskan.
Eddy juga mengakui bahwa implementasi skema baru ini membutuhkan waktu untuk memastikan data yang akurat dan tepat sasaran.
“Diperkirakan 2025-2026 adalah waktu yang tepat untuk menerapkan ini. Pertumbuhan ekonomi yang baik memberikan indikasi peningkatan daya beli masyarakat. Dengan sistem ini, kita harap dapat mengurangi volume dan subsidi yang diberikan,” tandasnya.
Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memberikan efisiensi dan dampak positif bagi masyarakat dalam penggunaan energi sehari-hari.
Komentar