Tapsel-BP: Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H Syahrul M Pasaribu SH menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapsel, Selasa (14/4-2020).
Bupati dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kesediaan waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan Nota Pengantar LKPJ Bupati TA 2019 dihadapan Rapat Paripurna ini walau kita saat ini berada dalam situasi menghadapi wabah Covid-19, ucapnya.
Tambah Syahrul, penyusunan LKPJ TA 2019 ini berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Dengan sistematika meliputi Kebijakan Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, ujarnya.
Lanjut Bupati, pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tapsel TA 2019, diarahkan pada pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapsel Tahun 2016-2021 yakni Tapsel yang maju berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat, Verdas, Sejahtera serta SDA yang produktif dan lestari, tegasnya.
Kemudian kata Syahrul, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan LKPJ TA 2019 dalam kondisi un Audit yang berdasarkan Perda Penetapan dan Perubahan APBD Tapsel TA 2019, dimana target Pendapatan setelah Perubahan APBD sebesar Rp1.499.263.389.898,- dan Realisasi sebesar Rp1.470.732.099.778,03 atau mencapai 98,10 persen dari rencana. Jumlah ini meningkat sebesar Rp101.818.524.416,22 atau 7,44 persen dari Realisasi Tahun 2018 yang hanya sebesar Rp1.368.913.574.361,81,-.
“Tapsel di Tahun 2019 mendapat proporsi terbesar dari Pemerintah Pusat dalam Dana Perimbangan, dimana target sebesar Rp1.004.458.145.000,00 dengan Realisasi Rp976.668.568.417,00, dimana Realisasi ini merupakan 66,41 persen dari total Pendapatan,” jelas Syahrul.
Sedangkan Transfer Pemerintah Pusat lainnya dari DID sebesar Rp23.132.664.000,00 dan dapat di terealisasi 100 persen. Serta Transfer dari Pemerintah Provinsi Rp70.965.757.854,00 dan terealisasikan 82,03 persen.
Selanjutnya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada anggaran setelah Perubahan APBD TA 2019, target adalah sebesar Rp162.148.021.190,00. Dapat direalisasi sebesar Rp167.458.157.940,03 atau 103,27 persen, dari target realisasi ini merupakan 11,39 persen dari total Pendapatan dan lain-lain Pendapatan yang Sah pada Anggaran setelah Perubahan APBD adalah Rp238.558.801.854,00 dan direalisasi 102,81 persen atau sebesar Rp245.262.216.948,00 sekitar 16,68 persen dari total pendapatan. Dan untuk Belanja Tahun 2019 setelah Perubahan APBD Rp1.332.511.422.724,00 terealisasi Rp1.213.127.568.621,89 atau 91,04 persen.
Kemudian untuk proporsi Belanja terbesar adalah pada Belanja Operasi yaitu rencana sebesar Rp890.584.869.732,00 dapat direalisasi sebesar Rp791.962.510.787,00 sama dengan 88,93 persen atau 65,28 persen dari total belanja. Belanja Operasi Tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar Rp56.880.603.626,00 atau 7,74 persen dari Tahun 2018 yang hanya mencapai Rp735.081.907.161,00.
Selain itu untuk Belanja Modal Tahun 2019 rencana berjumlah Rp439.876.552.992,00 terealisasi sebesar Rp420.660.057.834,89 sekitar 95,63 persen atau sekitar 34,68 persen dari total belanja. Belanja Modal Tahun 2019 ini meningkat sebesar Rp57.520.924.539,79 dibanding Tahun 2018 yang hanya sebesar Rp363.139.133.295,10 atau sama dengan 15,84 persen.
Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga, rencana sebesar Rp2.050.000.000,00, Realisasi sebesar Rp505.000.000,00 sekitar 24,63 persen atau sekitar 0,04 persen dari total belanja, terang Syahrul.
Pelaksanaan APBD ini adalah kelanjutan dari proses Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka APBD tersebut telah kita gunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 yang kita tetapkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan, ungkapnya.
Mudah-mudahan hasil Audit BPK RI atas pelaksanaan APBD TA 2019 yang sudah dilaksanakan dan sedang menunggu hasil penilaiannya dalam waktu dekat ini, semoga kita kembali meraih Opini WTP non paragraf dari BPK RI, harap Syahrul.
Penyampaian uraian tadi kiranya dapat diketahui secara garis besar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2019 yang isi keseluruhan dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dituangkan lebih detail dalam dokumen LKPJ Bupati TA 2019 yang disampaikan kepada Dewan Yang Terhormat untuk selanjutnya dapat dibahas secara internal sehingga dapat memberikan pandangan dan masukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masa-masa yang akan datang, paparnya.
Lanjut Syahrul, seperti kita ketahui sudah lebih 200 Negara di Dunia terinfeksi Covid-19 bahkan Indonesiapun ikut mengalami Bencana Nasional Non Alam tersebut. Dengan demikian Pemkab Tapsel selalu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat untuk menyiapkan Dana Penanganan, Pencegahan Penyebaran Covid-19.
“Saya berharap semoga Covid-19 segera berakhir agar kehidupan Sosial Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan kembali berjalan dengan normal, sehingga pembangunan di masa depan dapat dilanjutkan,” harapnya.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Husin Sogot Simatupang didampingi Wakil Ketua DPRD Borkat, dan dihadiri Wabup Tapsel H Aswin Efendi Siregar, anggota DPRD, Sekdakab Parulian Nasution, Staf Ahli Bupati, para Asisten dan seluruh Pimpinan OPD.(BP/SP1)
Komentar