Medan-BP: Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Rudiyanto Simangunsong meminta kepada aparat penegak hukum agar tidak terpancing anarkis saat mengamankan demo buruh terkait penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.
Rudiyanto menyebutkan, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak berpihak kepada buruh dan rakyat kecil (wong cilik) Pengesahannya pun dinilai terburu-buru, sehingga Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan tegas menolak disahkannya undang-undang tersebut.
“Sebagai sebuah kesimpulan apa yang disampaikan Fraksi PKS DPR-RI untuk menolak UU Omnibus Law, bagian yang saya percayai sudah dikaji lebih dalam. Penolakan itu berdasarkan kepentingan wong cilik atau kepentingan buruh,” kata Rudiyanto kepada wartawan di Medan, Rabu (07/10/2020).
Terkait adanya rencana aksi demo buruh di Medan, Rudiyanto yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Medan ini menyebut sah-sah saja apabila masyarakat menyampaikan aspirasi menolak UU Cipta Kerja itu.
“Saya pikir setiap warga negara itu berhak menyampaikan aspirasinya. Cuma saya berharap, jangan sampai menimbulkan anarkis, jangan ada kerusuhan. Kita minta agar pihak kepolisian bisa menjaga keamanan dengan baik. Kita juga berharap, aparat keamanan tidak anarkis menjaga keamanan,”imbuhnya.
Dikatakannya, kalau akhirnya buruh melakukan aksi massal penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang baru disahkan, sebagai hak demokrasi patut dihormati. Selanjutnya pihak kepolisianlah yang bisa mengatur sedemikian rupa karena hak menyampaikan pendapat itu adalah hak warga negara yang harus dilindungi.(BP/EI)
Komentar