Dua kali RAPBD Perubahan 2020 Gagal

Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman

Medan-BP: Meski telah ditutup pada 27 Agustus 2019, Ketua DPRD Wagirin Arman kembali ketuk palu putusan bersama pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2020 bersama Gubernur Sumut di gedung sidang paripurna DPRD Sumut, Rabu (4/9/2019)

Dalam putusan tersebut kedua kalinya Pimpinan Dewan Sidang paripurna gagal melaksanakan proses pembahasan R APBD Provsu disebabkan tidak kourum.

Pantauan wartawan sejak dijadwalkannya, Sidang paripurna RAPBD Perubahan diawali pada pukul 9.00 wib sesuai agenda. Namun pelaksanaan terus molor karena ketidak hadiran anggota dewan.

Skor berlangsung tiga kali dilakukan  pimpinan Dewan juga tak kourum. Terakhir yang ketiga kali skor dijabut, jumlah anggota peserta sidang hanya berjumlah 58 orang. Sementara diharapkan sesuai Kourum sejumlah 67 orang dari jumlah keseluruhan 100 orang anggota dewan.

Setelah putusan, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan, sidang paripurna yang digelar saat ini ditunda. Dan akan kembali dilanjutkan 5 hari lagi yakni Senin (9/4/2019) mendatang.

Sidang paripurna dilanjutkan bersamaan dengan R APBD 2020 dan P APBD 2019," ujar Wagirin.

Seusai acara sidang, ketika diwawancarai wartawan, apa dan kenapa sebagian anggota dewan tidak dapat hadir mengikuti sidang paripurna ini, Wagirin Arman tak bersedia menjelaskan kemana mereka para anggota dewan.

"Saya tak bisa menjelaskan apa dasar mereka tak hadir". Bagi anggota dewan yang hadir ini berarti menunjukkan dirinya bertanggungjawab dan bermoral,"katanya.

Disinggung, apakah ada mis komunikasi dengan Gubsu Edy Rahmayadi, lagi Wagirin Arman hanya bungkam. "Lebih jelas tanya sama mereka saja," ungkapnya.

Sementara anggota Dewan yang hadir, Indra Alamsyah kepada wartawan mengaku tidak jelas apa dasar rekannya tak dapat hadir.

"Saya pribadi tidak mengetahui apa maksud mereka tak hadir. Tanyakan saja sama yang bersangkutan". Sayapun tak bisa berandai - andai soal pengaruh ketidak tersalurnya kepentingan mereka. Intinya nggak jelas," sebut Indra Alamsyah anggota Fraksi Golkar lagi.

Richard Sidabutar anggota Komisi B dari Fraksi Gerinda juga mengelak untuk berkomentar. Menjawab pertanyaan wartawan, dirinya mengaku tak jelas soal ketidak hadiran rekannya.

"Tanyakan saja kepada yang bersangkutan. Kog saya ditanya. Saya hadir. Yang tak hadir itu ditanya supaya jelas apa masalah nya mereka tak hadir", cetus Richard singkat.

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan yang hadir setiap sidang paripurna tersebut juga mengelak ketika ditanyai wartawan.

Saya tak bisa menjelaskan apa masalahnya. Kalaupun itu perlu dijelaskan harus ada tertulis dari pimpinan, elaknya.

Mengapa DPRD Berpolemik?

Suasana ruang rapat paripurna DPRD Sumut.

Sementara Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan ST melihat semakin prihatin atas akrobat beberapa orang oknum Anggota DPRD.

Sepertinya mereka yang hadir di ruang sidang paripurna telah mengadili kami, termasuk saya yang tidak hadir. Sementara saya sedang melaksanakan tugas atas nama DPRD berdasarkan hasil rapat badan musyawarah terakhir yang sah.

Kata Sutrisno menjelaskan, dasar dari kegiatan pihaknya di luar Kota Medan adalah hasil Rapat Banmus, Selasa, 27 Agustus 2019.

Rapat Banmus tersebut dilakukan persis setelah Ketua DPRD menutup sidang paripurna pembahasan Ranperda RAPBD Perubahan TA.2019. Maka kami dijadwalkan kunjungan kerja ke luar kota hingga hari ini. Dalam keputusan Rapat Banmus itu, satu- satunya agenda Sidang Paripurna DPRD direncanakan Kamis, 12 September 2019, dengan agenda Pembahasan Ranperda RAPBD TA.2020. Pembahasan Ranperda RAPBD Perubahan TA.2019 tidak lagi dibahas sebab Sidang Paripurna, Selasa, 27 Agustus 2019 telah diputuskan penyelesaiannya diserahkan ke Kemendagri.

Polemik muncul karena ada oknum pimpinan DPRD yang tiba- tiba melakukan Rapat Banmus "luar biasa" Tanggal 28 Agustus 2019. Banmus "luar biasa" tersebut mengubah  agenda DPRD yaitu Sidang Paripurna menjadi Rabu, 04 September 2019. Dan terjadi keajaiban besar, memunculkan kembali agenda Pembahasan Ranperda RAPBD TA.2019. Para Oknum Pimpinan dan Anggota DPRD bahkan melakukan manuver dengan mengutus tim berangkat konsultasi ke Kemendagri demi mendapat legitimasi menghidupkan kembali pembahasan Ranperda RAPBD Perubahan TA.2019.

Meskipun hasil dari Kemendagri nihil, para oknum Anggota DPRD tidak kehilangan akal. Maka tadi pagi digelarlah Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi, lalu dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah, kemudian disertai dengan Sidang Paripurna. Seluruh upaya tersebut disusun rapi hanya demi menghidupkan kembali pembahasan Ranperda RAPBD TA.2019. Maka jika ada pernyataan- pernyataan yang disampaikan para oknum Anggota DPRD di ruang sidang paripurna, terkait sanksi dan hal- hal lainnya, itu merupakan akrobat "cari muka" . Upaya menghadirkan orang di ruang sidang paripurna bukan teriak- teriak di sana, pakai ancam segala laporkan ke BKD. Laksanakan kegiatan DPRD secara legal, niscaya orang akan hadir.

Mengapa sebagian anggota DPRD tidak hadir di ruang sidang paripurna? Alasannya karena mematuhi agenda kerja yang ditetapkan oleh rapat Banmus 27 Agustus 2019, bukan Banmus "luar biasa" 28 Agustus 2019, dan Banmus "istimewa" 04 September 2019. Jika ada tudingan kami melanggar aturan main lembaga, kami siap diuji berdasarkan seluruh aturan yang ada. Pertanyaannya adalah, mengapa sebagian kecil oknum Anggota DPRD ngotot menghidupkan kembali sidang paripurna pembahasan Ranperda RAPBD Perubahan TA.2019 ?

Tuduhan dan tudingan yang disampaikan oleh oknum Anggota DPRD di ruang sidang paripurna hari ini akan kami jadikan energi untuk mengungkap kebenaran. Kita akan uji pilihan- pilihan dan pemahaman secara fair, jujur, dan terbuka. Kita siap mengujinya di forum manapun. Siapapun yang melakukan pembahasan kembali Ranperda RAPBD Perubahan TA.2019 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan PP No.12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD.

Kami tidak mau terlibat dengan "hidden agenda" dari pihak manapun. Kami ingin terhindar dari aktivitas yang berpotensi mendapat perhatian dari lembaga penegak hukum, pun lembaga anti rasuah. Keputusan menyerahkan penyelesaian Ranperda RAPBD Perubahan  TA.2019 kepada Kemendagri bukan dosa, pun haram. Tindakan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang mengatur pengambilan keputusan Ranperda RAPBD Perubahan TA.2019.

Kita siap menerima tantangan dari oknum- oknum Anggota DPRD yang bersuara keras di ruang sidang paripurna, kapanpun dan dimanapun terkait pilihan masing- masing. Tidak perlu menyampaikan suara- suara sumbang bernada mengancam terkait kepatuhan terhadap Tata Tertib DPRD. Mari bersama mengakhiri periode pelayanan 2014- 2019 ini tanpa amarah, dendam dan permusuhan,"imbuhnya. (BP/MM)

Penulis: -

Baca Juga