Medan, HarianBatakpos.com – Dugaan korupsi dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep semakin mencuat. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Heri Jerman, mengungkapkan ada 18 penyimpangan yang terdeteksi dalam program ini. Dalam pemeriksaan terhadap 2.830 penerima bantuan, ditemukan berbagai modus yang mencurigakan.
Salah satu temuan mencolok adalah pasangan suami istri yang keduanya menerima bantuan, padahal seharusnya hanya satu kepala keluarga. Heri juga menyebut adanya nota pembelian yang identik, menunjukkan ketidakberagaman kebutuhan masing-masing rumah.
Lebih mengejutkan, ada penerima bantuan yang seharusnya tidak layak, termasuk individu dari kalangan mampu, yang justru menerima dana besar untuk perbaikan rumah. Dalam beberapa kasus, bantuan sebesar Rp 20 juta digunakan untuk proyek pribadi, bukan untuk perbaikan rumah yang dibutuhkan.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa anggaran untuk Sumenep yang mencapai Rp 109,8 miliar harus diawasi dengan ketat. Ia berjanji akan memperkuat sistem pengawasan dan memberikan sanksi bagi penerima yang terbukti menyimpang. Komitmen penegakan hukum ini diharapkan dapat mencegah kasus serupa di masa depan.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar