Medan-BP: Dari pengembangan temuan Satkar Ulama Indonesia Sumatera Utara (Sumut) mengenai dugaan beredarnya stempel yang mengatasnamakan Ketua DPRD Deli Serdang di kawasan pabrik/industri di Kabupaten Deliserdang. Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) ikut membantu mendalami temuan tersebut.
Ketua Umum AMSUB, Apri Budi meyakini dugaan semakin terbuka lebar dengan adanya indikasi percakapan rekaman melalui CCTV, tentang dugaan permintaan uang kepada PT SP Tahun 2018 dan yang sangat miris pada Tahun 2019 oknum DPRD Deli Serdang kedapatan melakukan panjat pagar terhadap PT SK.
“Terkait kasus itu, kita menyakini bahwa modus dugaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan kunjungan kerja itu melanggar atau perbuatan melawan hukum. Wakil ketua serasa Ketua DPRD Deli Serdang,” ujarnya kepada wartawan di Medan, Selasa 15 Juni 2021.
Dikatakannya, AMSUB sangat terkejut ketika tertib administrasi yang dilakukan salah satu anggota dewan yang berinisial NTS serasa Ketua DPRD.
“Padahal yang AMSUB tahu posisi oknum ketua itu urutan ketiga dari jajaran pimpinan DPRD. Sangat miris bukan?, seorang wakil ketua urutan ketiga bisa mengambil kebijakan semua persoalan dalam surat menyurat serta mengambil kebijakan tanpa berdelegasi dengan pimpinan ketua DPRD Deli Serdang,” bebernya.
Untuk itu, lanjut Apri Budi, AMSUB meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sumut untuk menyelidiki kasus perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh oknum yang berinisial NT, M AJ, BS dan IO. Insiden itu terjadi ditahun yang sama, yaitu di tahun 2018 dan 2019.
“AMSUB juga meminta membuka kembali rekaman oknum anggota dewan DPRD Deli Serdang yang melakukan panjat pagar serta percakapan meminta uang yang ada dalam CCTV dalam perusahan tersebut,” tandasnya.
Sampai berita ini dikirim ke redaksi, belum ada keterangan resmi dari Wakil Ketua DPRD Deli Serdang berinisial NT. (BP/Reza)
Komentar