Dugaan Penyelewengan Dana Desa ke 4 Kali Didemo, Kejatisu Dikritik Pedas Sekelompok Mahasiswa

Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Daerah Gerakan Aktivis Mahasiswa saat orasi di pintu Gerbang Kantor Kejatisu, Kamis (31/10/2019)

Medan-BP: Kejaksaan Tinggi Sumut  dikritik pedas oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Daerah Gerakan Aktivis Mahasiswa (PD GAM) Kabupaten Palas Sumatera Utara.

Kritikan yang disampaikan Ali Zultan Harahap salah seorang aktivis dalam orasinya, di pintu Gerbang Kantor Kejatisu, Kamis (31/10/2019) menyebut, aparat kejaksaan Sumut dituding nggak berkerja sebagaimana tugas penyidik.

Penyidik kejaksaan diduga mandul untuk mengungkap kasus dugaan penyelewengan dana desa di beberapa desa Palas, beber Ali Zultan dihadapan Kasi Penkum, Sumanggar Siagian.

Pasalnya, kenapa kasus dugaan penyelewengan dana desa yang sudah 4 kali didemo mahasiswa hingga saat ini tak ditanggapi pihak kejaksaan.

"Ada apa dibalik penyidik Kejatisu tak berniat mengusut kasus ini", tanya Zultan diaminkan sejumlah rekan mahasiswa yang berorasi.

Padahal informasi yang kami sampaikan melalui aksi demo ini sudah selayaknya aparat penyidik Kejatisu mengambil langkah tahap proses pemeriksaan atau pengumpulan bahan data informasi terhadap sejumlah Kades yang diduga berperan kuat sebagai pelaku dugaan penyelewengan.

"Pak Kejaksaan tak perlu kami ajari soal penyelidikan kelapangan. Aksi demo ini mengimformasikan, adalah sudah tepat untuk dijadikan bukti awal sebagai bahan buat memulai proses pengusutan", ucap Ali Zultan didampingi Kordinator Lapangan Jul Ilham Harahap.

"Demo mahasiswa sudah merupakan laporan masyarakat. Sebab aspirasi sudah empat kali dilakukan. Jadi aparat hukum kejaksaan diminta supaya jangan banyak alasan berharap surat laporan. Aspirasi mahasiswa sudah lengkap dengan bahan informasi nya. Termasuk kesiapan mahasiswa untuk dimintai keterangan, tegas Jul Ilham.

Ketika desakan mahasiswa dilontarkan kepada Sumanggar, terlihat dianya masih belum berkenan untuk menjelaskan secara rinci terkait niat  dan upaya penyelidikan oknum kades yang terlibat dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut.

Kasipenkum Kejatisu ini selalu ngotot berharap agar mahasiswa menyampaikan laporan tertulis kepihaknya.

"Gitu aja ya, sampaikan dulu laporan tertulis, berapa besar kerugian negara dalam perkara dugaan penyalahgunaan tersebut, ungkap Sumanggar sembari balik kanan mengundurkan diri dari aksi mahasiswa.

Perlu diketahui, lanjut pengurus PD GAM menjelaskan bahwa sejak Tahun 2015-2019 Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mentransfer RKUD ke Kabupaten Padang Lawas.

Setelah itu katanya,  para kepala desa melengkapi pemberkasan Dana Desa yang di dampingi oleh pihak Camat yang gunanya supaya pihak Pemkab Palas menstranfer ke Rekening Kas Desa masing-masing.

Terkait dana ini para kepala Desa  belum jelas mengerjakan apa pada Program Kerja Tahunannya. Namun sayangnya dalam Penggunaan Dana Desa tersebut kami menduga banyak Para Kepala Desa yang meraup ke untungan sebanyak banyak dengan cara mengurangi bahan material fisik serta peralihan peruntukan Dana Desa tanpa memperhatikan Program kerja Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko widodo di periode awal yang tujuannya membangun dari desa hingga ke Kota, jelasnya merinci.

Karena dugaan penyelewengan ini, maka kami mahasiswa meminta agar Kepala Kejaksan Tinggi Sumatera Utara dengan segera melakukan penyidikan terhadap Kepala Desa ,Aek Buaton kec Aek Nabara Barumun,Kepala Desa Tarsihoda-Hoda, Kepala Desa Tobing Jae, Tanjung Baringin, Kec.huristak, Kepala Desa Gunung Baringin, Kepala Desa Padang Garugur Jae, Bahal Batu Kec.Barumun Tengah.

Dimana dugaan kasusnya, sesuai dengan hasil Informasi yang kami peroleh dari warga setempat, banyak Penggunaan Dana Desa sejak Tahun 2015-2019 yang di duga kuat para kepala desa memperkaya diri sendiri ataupun melanggar hukum, tukasnya.

Berkaitan informasi ini, seharusnya Kepala Kejaksaan memberikan penghargaan kepada masyarakat berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 Tata cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kami sangat bangga sebagai warga Negara dan kita juga sangat berperan dalam mengawasi ataupun mengkritik dalam Penggunaan Dana Desa  mulai dari Tahun 2015-2019 namun kami menilai banyaknya indikasi-indikasi mulai dari Pengelolaan Dana Desa hingga Pekerjaannya yang ada di Desa Aek Buaton Kec.Aek Nabara Barumun,Desa Tarsihoda-Hoda,Kec.Huristak,Desa Gunung Baringin Kec Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Kemudian berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-132/J.A/11/1994 Tanggal 7 November 1994 Tentang Administrasi Perkara Tinadak Pidana Dan Kelaziman Praktik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya insiatif penyidik sendiri atau karena laporan/Informasi seseorang yang telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Praktik Laporan /Informasi ini menggunakan Bentuk P-1 atas dari statmen kami bahwa Pihak Kejatisu berhak melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Kepada  Para Kepala Desa yang di maksud.

Untuk itu didesak agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa dan mengusut tuntas Dana Bimtek di dalam daerah dan di luar daearah serta Dana Study banding Kepala Desa yang kami nilai hanya menghambur haburkan uang Negara tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya, pungkasnya. (BP/MM)

Penulis: -

Baca Juga