Medan-BP: Adanya dugaan persekongkolan yang dipertontonkan Fraksi DPRD Medan saat Rapat Paripurna bersama Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, kemarin, mendapat reaksi sinis dari elemen masyarakat di Kota ini.
Dengan tidak hadirnya mereka (anggota DPRD Medan) secara serentak dan pada waktu yang bersamaan, jelas itu suatu konspirasi dan adanya itikad buruk yang harus diwaspadai oleh Kepala Daerah khususnya Walikota Medan.
Ketua LSM Lembaga Pencai Fakta (LPFI) Sumut Efendi Aritonang, SH mengatakan hal itu pada harianbatakpos.com di Medan, Kamis (25/10/2018) ketika diminta tanggapannya DPRD Medan ‘Sekongkol” tidak mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda jawaban Kepala Daerah tentang RAPBD Kota Medan 2019.
Dalam hal ini, jelas Aritonang lagi, Walikota Medan tidak perlu gusar dan menanggapi karena adanya dugaan persekongkolan itu secara tidak langsung menghambat pembangunan Kota Medan jika pensahan RAPBD Kota Medan Tahun 2019 tidak dilakukan oleh DPRD Kota Medan tersebut.
“Sudah banyak Kepala Daerah di Indonesia yang terjerat hukum oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pensahan APBD. Demikian juga belajar dari kasus Gubsu Sumut GP dan Kepala Daerah lainnya di Indonesia,” tegas Aritonang.
Untuk itu, belajar dari pengalaman sebelumnya, hal itu jangan sampai terjadi lagi di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. “Kalaupun pensahan RAPBD tidak dilakukan atau ditunda oleh DPRD Medan itu akan berhadapan dengan rakyat karena menyangkut pembangunan Kota Medan ke depan,” tambahnya lagi.
Memang, tambah Aritonang lagi, ada kelemahan Pemko Medan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa SKPD Pemko Medan dinilai belum memenuhi target yang telah ditentukan. Tetapi, hal itu bukan suatu pedoman menjadi alasan sehingga Rapat Paripurna yang seharusnya dilaksanakan menjadi tertunda.
:Kita minta Ketua DPRD Medan berjiwa besar dan mengarahkan semua fraksi di DPRD Medan untuk mendukung Pemko Medan dalam membangun Kota Medan. Artinya, pensahan RAPBD Kota Medan Tahun 2019 cepat atau lambatnya berada ditangan lembaga legislatif itu,” katanya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Sidang paripurna DPRD Medan dengan agenda jawaban Kepala Daerah tentang RAPBD Kota Medan 2019, ditunda karena adanya dugaan persekongkolan anggota DPRD Medan tidak mengikuti sidang paripurna tersebut.
Padahal, Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan Ir Wirya Alrahman sudah memasuki ruangan dan duduk berdampingan di depan dengan Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli dan Ihwan Ritonga, SE.
Untuk mengisi kekosongan dan menunggu anggota Fraksi DPRD Medan itu, Walikota dan Wakil Walikota terlihat berbincang cukup santai dan hingga pukul 11:00 Wib, hanya tiga orang anggota DPRD Medan yang hadir di ruang rapat antara lain: Edward Hutabarat dari PDI Perjuangan, Simbolon dari Partai Gerindra dan Sabar Sitepu dari Partai Golkar.
Sementara berdasarkan catatan awak Media ini, 22 orang anggota DPRD Medan sudah menandatangani daftar hadir tetapi tidak terlihat berada di dalam. Sementara yang berada di ruang rapat utama hanya tiga orang saja.
Karena terlalu lama menunggu dan waktu menunjukkan sudah pukul 11:15 Wib Walikota Medan, secara spontanitas meninggalkan ruang rapat Paripurna diikuti oleh Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan Ir Wirya Alrahman serta beberapa pimpinan SKPD Pemko Medan.
Minta Maaf
Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli yang dimintai tanggapannya atas ketidak hadiran sebagian besar anggota DPRD Medan sebelumnya mengatakan, kemungkinan mereka tidak hadir karena sibuk dengan urusan dan semakin dekatnya jadwal Pileg dan Pilpres.
“Untuk itu saya minta maaf kepada Walikota Medan atas kejadian ini sehingga Rapat Paripurna tidak dapat berlangsung sebagaimana yang telah direncanakan,” ungkap Nanda Ramli politisi Partai Golkar tersebut.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, SE ketika dimintai tanggapannya, membenarkan ditundanya rapat parpurna itu. ” Kita akan agendakan dan menjadwalkan ulang agar rapat paripurna ini dilanjutkanya Minggu depan, kata Ritonga.
Sementara 32 orang siswa SMP Santa Yosep yang rencananya mengikuti sidang itu, terlihat kecewa dan merasa heran atas ketidakhadiran DPRD Medan pada rapat paripurna yang langsung dihadiri oleh Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi.
“Kami kecewa datang karena sudah capek dan rugi waktu datang kemari meninggalkan pelajaran di sekolah,” kata seorang siswa bertubuh agak kurus. (BP/EI)
Komentar