Jakarta-BP: Paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang dikeluarkan pemerintah Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan berbahaya dan bertentangan dengan konsitusi.
Paket itu memuat ralaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk beberapa bidang yang bisa dimiliki asing hingga 100 persen.
“Kebijakan ini menurut saya kebijakan yang bahaya dan bertentangan dengan kepentingan nasional,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/11).
Menurut Fadli, kebijakan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga membahayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menopang perekonomian nasional.
“Ini akan membahayakan UMKM kita yang selama ini menyangga ekonomi nasional,” kata Fadli.
Lebih lanjut, politisi senior Gerindra ini mendesak pemerintah untuk mengoreksi dan merevisi kebijakan tersebut.
“Harus dikoreksi. Pemerintah harus merevisi kebijakan ini,” pungkas Fadli.
(Rmol) BP/JP
Komentar