Uncategorized
Beranda » Berita » Februari 2021, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp5.916 Triliun

Februari 2021, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp5.916 Triliun

Ilustrasi uang rupiah./pixabay /

Harianbatakpos.com – Bank Indonesia (BI) merilis posisi utang luar negeri Indonesia (ULN) pada akhir Februari 2021 tembus USD422,6 miliar atau setara Rp5.916 triliun (kurs Rp14 ribu per USD). Posisi tersebut tumbuh empat persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya 2,7 persen.

“Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut didorong oleh utang pemerintah dan utang swasta,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Jumat, 16 April 2021.

Posisi ULN pemerintah pada Februari 2021 mencapai USD209,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD210,8 miliar. Namun demikian, secara pertumbuhan ULN pemerintah tumbuh 4,6 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2021 sebesar 2,8 persen.

Sindrom Patah Hati: Ancaman Tersembunyi bagi Kesehatan Jantung Pria

Pertumbuhan ini seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi covid-19 sejak 2020 dan akselerasi program vaksinasi, serta perlindungan sosial pada triwulan I-2021.

Dalam memenuhi target pembiayaan APBN 2021, pemerintah memiliki strategi salah satunya memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap.

Di samping itu, pemerintah juga lebih mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang, serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang.

Meski demikian, kata Erwin, pemerintah tetap mengelola ULN Pemerintah secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7 persen).

Greenpeace Kritik Pernyataan Bahlil Soal Tambang Raja Ampat

“Posisi ULN Pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ujar Erwin.

Sedangkan utang swasta posisinya  pada Februari 2021 sebesar USD210,5 miliar, didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,0 persen terhadap total ULN swasta. Pertumbuhan ULN swasta tercatat 3,4 persen yoy, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,5 persen.

Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) sebesar 5,9 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,1 persen. Hal tersebut didorong oleh penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan.

Sementara itu, ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,9 persen, lebih rendah dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.

Erwin menambahkan secara keseluruhan ULN Indonesia pada Februari tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 39,7 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,6 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 89 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelas dia.

Sumber: medcom.id

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *