Medan-BP: Guna mewujudkan Medan Satu Data, Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan menggelar Focus Group Discussion FGD yang bertema Kota Medan Dalam Angka 2024 di ruang rapat III, kantor Wali Kota Medan, Selasa (20/2/2024).
FGD yang diikuti seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan ini dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Kadis Kominfo Arrahman Pane melalui Sekretaris M. Agha Novrian. Turut hadir Ketua BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia, Kabid Statistik dan Informasi Publik, Rizka Firdahlia serta perwakilan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.
Dalam sambutannya Sekretaris Dinas Kominfo M. Agha Novrian, mengungkapkan pertemuan ini dinilai sangat penting karena pembangunan tanpa data maka akan sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu Medan dalam angka 2024 merupakan publikasi yang menyajikan beragam jenis data yang diterbitkan BPS Kota Medan.
“Publikasi Kota Medan dalam angka 2024 juga merupakan bagian desiminasi dari program pemerintah terkait satu data Indonesia. Dinas Kominfo sebagai Wali Data kini sedang berbenah guna membangun data berkualitas dari tahun ke tahun melalui portal data Pemkomedan.go.id dan aplikasi Medan Satu Data yang diharapkan menjadi database dari data- data sektoral yang valid dan nantinya dapat dibagi pakaikan”, jelas Agha.
Menurut Agha, jika Dinas kominfo sebagai wali data maka perangkat daerah sebagai produsen data yang dikomandoi Sekretaris dari masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu diharapkan perangkat daerah segera mungkin membentuk tim data di instansi masing-masing karena ini akan menjadi prioritas bapak Wali Kota Medan Bobby Nasution.
“Dalam setiap memberikan arahan pak Bobby Nasution selalu menggunakan data, jadi diharapkan OPD dapat menyempurnakan data- data pada instansi masing-masing untuk kemajuan kota Medan kedepannya”, ujar Agha.
Agha menambahkan selain meningkatkan optimalisasi portal data, Dinas Kominfo juga akan melakukan pembinaan statistik sektoral terhadap perangkat daerah guna meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Kami juga mengharapkan BPS Kota Medan selaku pembina data dapat berkolaborasi untuk merealisasikan hal tersebut.
“Melalui pertemuan ini kita dapat membantu BPS dalam menginput data-data yang diperlukan guna memperlancar proses publikasi Medan dalam angka 2024. Kita harapkan seluruh perangkat daerah peserta FGD agar dapat lebih konsen terhadap kualitas data yang diberikan”, sebut Agha
Sementara itu Ketua BPS Kota Medan, Hafsyah Aprillia dalam paparannya mengatakan BPS diberi mandat sebagai pembina data statistik untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral baik tingkat pusat maupun di daerah. Untuk kota Medan perangkat daerah lingkungan Pemko Medan sebagai produsen data.
“Dalam pemenuhan satu data Indonesia dimana salah satunya bahwa data sektoral harus memiliki meta data, maka BPS harus melakukan pembinaan statistik sektoral. Jadi dalam forum satu data kota Medan, BPS berkolaborasi dengan Bappeda Kota Medan dan Dinas Kominfo Kota Medan berupaya untuk menguatkan kualitas data statistik sektoral yang dihasilkan di lingkungan Pemko Medan”, katanya.
Menurut Hafsyah , BPS kota Medan telah meluncurkan program coaching Klinik di bulan Oktober 2023. Melalui program ini BPS akan mendampingi Perangkat Daerah untuk belajar secara intensif dalam hal kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan terutamanya meta data dan rekomendasi statistik.
“Setiap tahun BPS Kota Medan melakukan publikasi Medan dalam angka yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain baik perangkat daerah maupun BUMD. Publikasi ini memuat gambaran tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, perkembangan kondisi sosial demografi, perekonomian dan data umum lainnya”, jelasnya.
Hafsyah menambahkan publikasi tersebut disajikan secara series yang dilengkapi dengan beberapa infografis di kota Medan dimana jadwal terbitnya pada tanggal 28 Februari 2024. Artinya publikasi ini disajikan di awal tahun karena data -data didalamnya dapat mendukung perencanaan pembangunan Daerah dan sebagai rujukan utama pengguna data.(BP/EI)
Komentar