Forum Ekonom Indonesia (FEI) menyoroti isu penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia yang dinilai belum menggunakan data yang terintegrasi dengan baik. Dalam konferensi pers pasca diskusi dengan topik “Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia” di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta, Rabu, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mengungkapkan kekhawatiran FEI terkait risiko tumpang tindih dan salah sasaran yang tinggi dalam penyaluran bansos.
“Risiko terjadinya tumpang tindih, terjadinya salah sasaran sangat tinggi,” kata Anggito Abimanyu.
FEI menyarankan agar pemerintah merumuskan para penerima bansos berbasis data, sehingga proses penyaluran dapat lebih tepat sasaran. Integrasi data dianggap penting untuk menghindari inefisiensi dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), mengingat bansos bersumber dari APBN.
Anggito Abimanyu menekankan pentingnya pembagian bantuan tanpa logo kementerian tertentu guna menghindari potensi politisasi bansos. Jika logo diperlukan, FEI menyarankan menggunakan logo “sumber dari APBN” sebagai bentuk transparansi.
Selain itu, FEI mengusulkan agar penyaluran bansos dilakukan oleh menteri yang terkait sebagai penerima kuasa anggaran dari Presiden, dengan tujuan menghindari penyaluran oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menimbulkan potensi politisasi.
Dalam kesempatan tersebut, FEI menyampaikan sembilan poin terkait kondisi perekonomian nasional yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan tiga calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres). Salah satu poin utama adalah menghindarkan bansos sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggung jawab negara. Evaluasi efektivitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi menjadi fokus untuk memastikan keberlanjutan program ini.
Komentar