Medan-BP: BP:Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Sumatera Utara Resmi dilantik untuk masa bakti 2022 – 2027 oleh Ketua Presidium FPII yang akrab di panggil Bunda Kasihhati di Hotel Putra Mulia. Medan, 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib.
Nampak hadir dalam acara Para Penasehat FPII Tengku Sri Maharaja H. Hermansyah, AMP (Raja Ramunia Ke-VII Kesultanan Serdang), H. Rajudin Sagala, Spdi (Wakil Ketua DPRD Medan), Irwan Y. Sidik, Letkol Inf.AS Harahap Waka Pendam mewakili Kodam I/BB), Katen Czi AH Pasaribu Danramil 01/MP (Mewakili Kodim 02/01 Medan), Indra Hasibuan (Kasubbag Kominfo mewakili Walikota Medan), Pak Manurung dan Ibu Warzukni Nst (Mewakili Kel. Sei Putih Tengah), Wanju dan Erna mewakili Kajati Sumut serta dari LSM Penjara Sumut Siap Berani Benar dan para undangan lainnya.
Dengan tetap menerapkan aturan protokol kesahaan (Prokes), walau secara sederhana acara di mulai dengan pembacaan doa yang disampaikan langsung oleh Ustad Rajudin Sagala, SPdI dan dilanjuti dengan pelantikan engurus Sumut oleh Ketua Presidium sembari memberikan bendera Pataka.
Evirahmi Tanjung selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan kegiatan pelantikan FPII Setwil Sumut Priode 2022-2027 tersebut tidak ada membuat proposal kepada pihak manapun melainkan hasil dari kerjasama tim FPII secara internal.
Senada dengan itu, Paska dilantik Ketua terpilih Datok Muhammad Arifin yang juga Pimpinan Redaksi mediakomentar.com mengatakan bahwa memang tidak ada proposal yang dibuat.
“Memang benar, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pelantikan Pantia tidak ada membuat proposal meminta bantuan kepada pihak manapun selain Undangan untuk menghadiri acara” Jelasnya.
Sementara Ketua Presidium Forum Pers Indpendemt Indonesia (FPII) Pusat Kasih hati yang akrab dipanggil Bunda itu dalam arahannya meminta, seluruh Setwil FPII di Indonsia dilarang mengedarkan proposal atau lainnya dan menjadi pengemis dalam melaksanakan kegiatannya di daerah kerja masing-masing. “Kita tidak akan tolerir dan akan sikat,” tegas Bunda dengan nada lantang dan diambut riuh oleh undangan yang menhadiri acara tersebut.
Dijelaskannya, prinsipnya, kita jangan meminta-minta dana kepada pihak manapun dalam membuat suatu acara. Tetapi, kalau ada simpatisan dan memberikan, kita juga jangan menolak sepanjang tidak ada ikatan apapun dan tetap menjaga independensi. Hal ini, kita lakukan agar tidak menjadi omongan dan buah bibir di masyarakat.
Disamping itu, lanjut Ketua Presidum FPPI Pusat itu lagi, keberadaan FPII juga menjadi garda terdepan untuk membela kepentingan insan pers di tanah air maupun di Jakarta. Kita terkadang menghadapi sengketa pers dan sangat merugikan wartawan karena kurangnya pemahaman dari pihak penyidik kepolisian.
Seharusnya, dalam menyikapi sengketa pers dipatuhi Undang-undang Pokok Pers No.40 tahun 1999 dan pihak penyidik tidak asal man comot kepada wartawan. Karena para wartawan dilindungi Undang-undang dalam menjalankan tugasnya dan berifat Lext spesialis. Penyidik dapat melakukan jika tindak pidana itu dilakukan kepada pada pelaku kejahatan lainnya seperti pelaku narkoba, penjudi dan pelaku pidana dan kekerasan lainnya.
Menyikapi hal ini, jelas Kasihhati lagi, kalau bisa mengusulkan dilakukan penataran dan pelatihan terhadap para penyidik di tingkat Polsek, Polresta dan Poldasu agar tidak ada lagi ,main comot terhadap insan pers di belakang hari. Kalau kepada TNI insan Pers, tidak menemukan masalah, katanya.
Ketum Presedium FPPI Pusat itu juga minta para Kominfo di Kabupaten/Kota juga memperhatikan media kecil dan UMKM di daerah-daerah yang opersionalnya saat ini dalam keadaan tertatih-tatih dalam masa pandemic Covid-19 ini. Artinya, pihak Kominfo jangan hanya memperhatikan media menstrim yang sudah besar dan memiliki modal trilunan.
“Bantulah mediakecil dan UMKM agar dapat terus beroperasi dan berkembang. Demikian juga dengan keberadaan Dewan Pers juga jangan menjadi penghalang bagi media kecil dan melakukan diskriminasi. Dewan Pers itu sebagagai jembatan bagi media yang dikelolanya bukan memvonis dan menyudutkan media kecil.
Setiap operasonal Media yang sudah dilengkapi oleh Menkumham dan izin lainnya, sudah bisa dikatakan sudah sesuai prosedur dan jangan dipersulit. “Saya hanya meluruskan peran Dewan Pers saja dan saya siap untuk meluruskan hal ini,” imbuhnya sembari mendapat aplausan dan tepukan dari para pemilik online yang tergabung dalam FPII Sumut.
“Tidak ada media abal-abal seperti yang dituduhkan itu. Kalau media sudah dilengkapi Menkumham dan izin dan dari Dnas terkait, berarti sudah sesuai prosedur dan melakukan kegiatannya melakukan tugas jurnalistiknya.
Presidium FPI Pusat itu, juga merasa bangga dan salut kepada Setwil FPII Sumut yang melakukan pelantikan dan pelantikan Korwil Labuhan Batu dan Madina. “Baru 10 hari Musda FPII ke enam di Jakrta berlangsung, tetapi FPII Sumut, sudah melakukan kegiatan walaupun dilakukan secara sederhana,” katanya sembari mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan Panitia Pelaksana FPII di Medan.
Dia juga siap waktu 24 jam untuk bericara untuk membesarkan FPPI . “Tapi saya juga minta janganlah para pengurus bicara soal rumah tangga karena itu sudah lari dari jalur dan kalau ini terjadi erpaksa mendirikan biro konsultasi, katanya sembari tersenyum.
Sebelumnya Kabid Kominfo Medan Indra Hasibuan yang mewakili Walikota Medan Bobby Afif Nasution dan Kadis Kominfo Medan dalam sambutan yang dibacakan itu menyebutkan, Walikota sangat mendukung pelantikan Setwil FPII Sumut priode 2022-2027 dan kegiatan rapat kerja yang dilakukan tersebut.
Dikatakannya, Pemko Medan bersikap terbuka kepada siapa saja termasuk kepada FPII Setwil Sumut dan menjadi mitra, kata Indra sembari menambahkan Walikota brhalaangan datang karena ada sesuatu hal yang mendadak.
Acara Pelantikan FPII Sumut juga dirangkaikan dengan pelantikan FPII Korwil Labuhan Batu Raya dan Juga Korwil Madina. Selanjutnya paska Ishoma (cofe break) acara dilanjuti dengan Rapat Kerja Daerah Sumatera Utara Ke-I dengan peserta Pengurus Setwil Sumut dan Korwil Labuhan Batu Raya serta Korwil Madina.
Susunan Pengurus
Adapaun susunan pengurus Serwil FPII Wilayah Sumut priode 2022-2027 antara lain: Penasehat Tengku Sri Maharaja H. Hermansyah, AMP. Peof Dt.Ir.H Hasnudi, MS, Prof Dr. H. Sutiarnoto, SH. MH, H. Rajuddin Sagala, Spdi, PSF Paruian Hutagean, Irwan Y Siddik, Irfan Husni, S. Hut, Andy Sunaryo, H. Marjan dan Sofyan Helmi.
Badan Pengurus: Ketua Datok Muhammad Arifin dan Wakil Alairo Nduru. Sekretaris: Ridwinsyah Putra,SH dan wakil Tony Simanungkalit. Bendahara: Drs Alinur Umar Tanjung an wakil Chris Simamora. Devisi Organisasi: Junaidi Chamiago dan Farhan. Devisi Jaringan: Ferianto Manurung dan Richard Sitorus, Devisi Analisa dan Kajian: Evirahmi Tanjung dan Rudi Swaren, Devisi Hukum dan Advokasi: H. Matjon Sinaga, SH, MHUM dan Robby Shahry, SH, MH dan Devisi Humas Anto dan Erwan Ilyas serta dilengkapi dengan seksi dan anggota. (BP/EI)
Komentar