Padangsidimpuan-BP : Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan untuk pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota P. Sidimpuan TA 2019 menjadi Perda yang telah di agendakan Bamus DPRD dilaksanakan pada hari Senin (12/8-2019) sekira pukul 10.00 Wib terganggu.
Gangguan tersebut karena datangnya dua kelompok massa aksi demo yang menggeruduk Gedung DPRD tersebut. Aksi demo dari kelompok pertama yang datang pukul 09.30 Wib berasal dari masyarakat 3 Desa yakni Desa Sipunggur, Batang Bahal dan Desa Siloting Kecamatan Sidimpuan Batunadua yang didominasi puluhan emak-emak dengan seragam hijab merah yang menuntut agar Pemko Sidimpuan dan DPRD mencabut dan membatalkan rekomendasi penetapan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kota P. Sidimpuan di wilayah 3 Desa tersebut.
Sedangkan kelompok kedua adalah massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kota P. Sidimpuan yang hampir bersamaan datangnya dengan kelompok pertama meminta dan menuntut agar DPRD membatalkan pengadaan untuk pembelian Mobil Dinas Walikota, Wawako dan Setdako yang diusulkan pihak Eksekutif dianggarkan pada P-APBD TA 2019 sebesar Rp4 miliar.
Massa emak-emak yang membawa poster, spanduk dan soundsystem dengan lantang berorasi ‘Batalkan Desa kami sebagat TPA’, ‘Pak Wali, kami tidak ingin sampah dari Kota Sidimpuan mengotori desa kami’, ‘Jangan bodohi kami dengan menukar absensi acara sosialisasi menjadi surat bahwa kami setuju wilayah desa kami menjadi lokasi TPA’, teriak emak-emak di depan pintu gerbang Gedung DPRD Kota Sidimpuan.
Secara bergantian, kemudian massa Aliansi Mahasiswa yang membentang spanduk berisi ‘Masyarakat Sidimpuan menolak pembelian mobil mewah seharga Rp4 miliar dan DPRD kami minta agar membatalkan pembelian mobil dinas di P-APBD TA 2019’ dan berbagai poster dan banner dalam orasinya mengecam keinginan Walikota yang ngotot untuk membeli mobil dinas baru padahal mobil dinas lama masih layak pakai.
Kedua kelompok massa yang tidak bisa memasuki halaman gedung DPRD dan tertahan di pintu gerbang yang dijaga oleh personil Satpol PP Kota Sidimpuan. Karena massa telah menguasai Jalan Sudirman sebagai lokasi Gedung DPRD dan Kantor Walikota, sehingga membuat arus lalu lintas terganggu dan macet.
Tidak lama kemudian personil Satshabara Polres Sidimpuan datang untuk membantu pengamanan gedung DPRD dan Satlantas mengurai kemacetan dan rekayasa jalan, dimana keterlambatan personil Polres datang karena kebetulan di Mapolres Sidimpuan sedang melaksanakan acara penyembelihan 11 ekor sapi hewan qurban dalam merayakan Idul Adha 1440 H.
Suasana Sidang Paripurna DPRD pada Senin (12/8-2019). Foto : BP/AA
Kapolres Sidimpuan AKBP Hilman Wijaya yang langsung melihat kedua kelompok massa masih bertahan didepan gerbang DPRD dan Sidang Paripurna masih tertunda dan di skor, sementara waktu menunjukkan pukul 14.30 Wib. Dengan inisiatif sendiri Kapolres melakukan mediasi dengan Ketua DPRD dan Walikota Irsan Efendi Nasution terkait dengan tuntutan warga 3 desa.
Sebagai mediator, Kapolres usai berdialog dengan Walikota dan Ketua DPRD Hj Taty Ariyani Tambunan langsung menemui massa warga 3 desa yang disambut dengan hangat massa emak-emak dan mengatakan bahwa bapak Walikota secara khusus siap dan bersedia menerima utusan perwakilan warga 3 desa untuk berdialog mencari solusi terkait dengan lokasi TPA.
“Tapi, bukan hari ini karena masih ada agenda yang harus dikerjakan walikota yang sangat mendesak. Jadi pihak Pemko yang dihadiri langsung walikota akan melakukan pertemuan dengan warga 3 desa pada waktu yang secepatnya dalam minggu ini,” jelas Kapolres.
Kalau emak-emak dan seluruh warga 3 desa sepakat dengan yang telah kami sampaikan, kami berharap dan meminta agar massa 3 desa segera membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing dengan tertib dan damai, pinta Kapolres.
Dengan serentak para emak-emak dan warga 3 desa lainnya menjawab ‘sepakat’ sembari berteriak ‘Hidup Kapolres, Hidup Polisi’, semoga pak Kapolres sehat selalu. Dan para emak-emak langsung menyalami Kapolres bahkan ada juga yang memeluk karena bangga akan sikap Kapolres.
Dari pantauan media ini, sekira pukul 17.30 Wib massa warga 3 desa dengan tertib membubarkan diri yang tetap dalam pengawalan personil Satpol PP dan personil Polres Sidimpuan, Sementara Sidang Paripurna DPRD untuk pengesahan P-APBD Kota Sidimpuan TA 2019 hingga berita ini dikirimkan masih berlanjut dengan agenda pandangan fraksi-fraksi. (BP/SP1)
Komentar