Medan, HarianBatakpos.com – Gerakan Masyarakat Sipil Kawal KPK (GMSK) menilai keterlibatan Febri Diansyah dalam menangani perkara suap Harun Masiku sangat tidak etis. Hal ini disebabkan oleh latar belakang Febri sebagai mantan aktivis antikorupsi dan bekas anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menimbulkan potensi konflik kepentingan. Penilaian ini disampaikan oleh Juru Bicara Koalisi GMSK, Arief Rachman, dalam pernyataan resmi mereka.
Menurut Arief, Febri Diansyah sebelumnya terlibat aktif dalam penanganan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dan Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Keterlibatan Febri sebagai kuasa hukum dalam kasus ini menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan integritas proses hukum. GMSK juga menyayangkan upaya pengaburan proses hukum oleh sejumlah advokat yang menuduh adanya intimidasi oleh KPK terhadap Febri, dikutip dari kompas.com.
“Kami, kelompok masyarakat yang terdiri dari para advokat, akademisi, aktivis pergerakan, dan elemen mahasiswa, berdiri bersama mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu,” tegas Arief Rachman. Pernyataan ini menunjukkan komitmen GMSK terhadap transparansi dan independensi dalam proses hukum.
Lebih lanjut, GMSK mengingatkan tim hukum Hasto Kristiyanto untuk tidak mengalihkan fokus dari proses hukum dengan opini yang spekulatif. GMSK menegaskan pentingnya menghormati proses hukum dan menghindari narasi yang dapat merusak integritas penegakan hukum.
Sebagai organisasi pendukung pemberantasan korupsi, GMSK berharap tidak ada pihak yang menghambat kerja KPK dalam menegakkan hukum di Indonesia.
Komentar