Admin Gerindra Tanggapi Protes Masyarakat soal Vonis Ringan Harvey Moeis

Jakarta, HarianBatakpos.com – Hasil vonis penjara selama 6,5 tahun yang dijatuhkan kepada pengusaha Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah menjadi sorotan publik. Banyak yang menilai vonis yang diterima Harvey tidak setimpal dengan besar kerugian negara yang ditimbulkan, yang mencapai Rp300 triliun. Masyarakat merasa bahwa angka kerugian yang sangat besar tersebut tidak sebanding dengan hukuman yang diterima Harvey dan rekan-rekannya. Bahkan, vonis yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa.

Vonis tersebut memicu gelombang protes dari masyarakat Indonesia, yang menyuarakan ketidakpuasan mereka di media sosial, termasuk kepada admin partai Gerindra. Sosok admin yang dikenal dekat dengan rakyat tersebut akhirnya menanggapi protes yang dilayangkan, termasuk mengenai vonis terhadap Harvey Moeis. Dalam tanggapannya, admin partai Gerindra menyatakan bahwa meskipun banyak keluhan yang disampaikan, tidak ada yang bisa mengubah keputusan hakim.

“Terus Admin Gerindra harus ngapain, Bang? Ngubah putusan hakim? Jangankan admin partai, presiden juga gak bisa ngubah putusan hakim,” tulis admin tersebut dalam sebuah postingan.

Admin partai Gerindra juga menyebutkan bahwa kejaksaan telah mengajukan banding atas vonis yang diterima Harvey Moeis. Selain itu, Komisi Yudisial tengah melakukan penyelidikan terkait apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

“Itu kan kejaksaan juga lagi ngajuin banding. Komisi Yudisial juga lagi nyelidiki ada atau enggaknya pelanggaran etik hakim di keputusan itu,” lanjutnya.

Meskipun sudah melaporkan keluhan ini kepada pihak dewan Gerindra, admin mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat melakukan banyak usaha karena masalah ini sudah masuk ke dalam ranah lembaga yudikatif. “Udah tiap hari Admin ngeluh ke bapak-ibu anggota dewan Gerindra. Mereka juga gak bisa intervensi. Ini udah ranahnya lembaga yudikatif. Satu-satunya lembaga eksekutif yang bisa berurusan dengan lembaga yudikatif itu cuma kejaksaan agung,” jelas admin tersebut.