Medan-BP: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Provinsi Sumut Enni Martalena Pasaribu, SH,MH,Mkn,CRA menyayangkan sikap dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat organisasi yang mengatakan dirinya peduli Danau Toba itu.
Dia menduga, akibat kegigihannya mempertanyakan kejelasan AD/ART yang sah, Ketua Umum Edison Manurung bersama sekretarisnya Prof Sihol Situngkir dan Ketua Dewan Pakarnya Prof Binari manurung mencopot posisi Enni Martalena Pasaribu sebagai Ketua DPW KMDT Sumut.
“Seolah memang sudah dirancang sedemikian rupa. Saat link zoom disebar lewat group DPW oleh Prof. Binari Manurung pada 25 Oktober 2021, saya langsung tanyakan kepada Ketua Umum yang juga mengirimkan ke lewat pesan pribadi, apakah link tersebut merupakan undangan resmi, namun kenapa tidak ada surat undangan yang menyertainya? Pertanyaan saya tidak berjawab hingga saat ini,” ujar Enni kepada sejumlah media yang turut dalam konferensi pers di kantornya, Jl Sei Galang No 10 Medan, Jumat (29/10/2021).
Dengan itikad baik, lanjut Enni, dia pun mengikuti rapat virtual yang dipimpin oleh Prof Sihol Situngkir selaku sekretaris DPP, dan Prof Binari Manurung yang merupakan Ketua Dewan Pakar DPP KMDT sebagai moderator (MC) rapat.
Diceritakan Enni, bahkan dirinya sangat heran dengan komposisi pimpinan rapat bahkan peserta rapat yang ternyata ada di luar pengurus DPP dan DPW Sumut.
“Tapi saya juga heran, kenapa rapat koordinasi DPP dengan DPW Sumut justru ada dari DPW provinsi lain. Pengurus DPW dan DPD se Sumut tidak turut hadir dalam rapat kecuali Sergai, karena saya tidak mendapat kepastian dari Ketum mengenai agenda rapat dan undangan resminya,” ujarnya.
Bahkan menurut Enni, sungguh di luar dugaannya, bahwa rapat seolah dirancang dengan mengumpulkan orang-orang yang sengaja memojokkannya. Sehingga rapat yang dengan agenda tidak jelas harus dimoderatori seorang Ketua Dewan Pakar.
“Seperti sengaja mencari-cari kesalahan saya yang mengarah kepada fitnah, untuk dijadikan alasan mencopot posisi saya sebagai ketua DPW KMDT Sumut,” ujarnya.
Untuk itulah, lanjutnya, sebagai orang yang memahami roda organisasi untuk menanggapi situasi tersebut dirinya mengirimkan surat pernyataan menolak cara menjatuhkan pribadinya secara arogan. “Saya sudah kirim surat ke DPP, sebagai bentuk penolakan akan peristiwa rapat kemarin. Saya tidak gila jabatan, namun sebagai orang yang berpendidikan dan tau aturan saya pikir ini harus diluruskan,” ujarnya.
Enni bahkan menyayangkan, ketika dalam rapat virtual koordinasi diubah menjadi dialog dan dipimpin seorang Ketua Dewan Pakar, ada hal-hal yang menurutnya sangat menjengkelkan. Sebagaimana disampaikan Sekretaris DPP Prof Sihol Situngkir ada surat masuk ke sekretariat tentang mosi tidak percaya terhadap DPW.
“Tapi mereka tidak menunjukkan itu. Seyogianya ada surat itu, mestinya DPP menyurati DPW untuk melakukan klarifikasi, bukan dengan rapat virtual yang tidak jelas asal-usulnya, saya jadi ragu apakah mereka paham organisasi. Atau jangan-jangan memang sengaja membangun sistem yang tidak sehat?” ujarnya.
Diceritakan Enni, sejak dilantik pada 4 Maret 2021 di Hotel Danau Toba Medan dengan SK DPP No : 03/DPP-KMDT/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, bersama pengurus senantiasa melakukan kegiatan yang mendorong sosialisasi keberadaan organisasi di tengah masyarakat. Bahkan, telah melakukan pembentukan sejumlah DPD yang ada di Sumut.
Akan tetapi, lanjut Enni, Edison Manaurung selaku Ketua Umum DPP KMDT mencopotnya sebagai Ketua DPW Sumut tanpa alasan yang jelas bahkan dilakukan dalam rapat virtual. “Ini tentu adalah bentuk arogansi yang bisa mencemarkan nama baik saya, maka untuk itu saya harap dengan ini semua bisa terbuka di publik,” ujarnya. (BP/MM)
Komentar