GMKI minta Gubsu Fokus urusi Danau Toba bukan kerusakan pagar, Sutrisno Pangaribuan: Satpol PP jangan hanya berkutat dikantor tegakkan Perda galian C

Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan

Medan-BP: Pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang dipimpin Ketua BPC GMKI Medan Hendra Manurung menyampaikan keluhan kepada senior GMKI Medan Sutrisno Pangaribuan.

Rombongan BPC GMKI Medan pada pertemuannya dengan Sutrisno Pangaribuan yang merupakan Anggota DPRD Sumut diruang Komisi D lantai 2  gedung DPRD Sumut tersebut sangat menyesalkan sikap dari Gubsu dan Satpol PP Provsu.

Pasalnya kata, Hendra Manurung, Jumat, (2/8/2019) dihadapan Sutrisno Pangaribuan menceritakan bahwa pihak Gubsu dan Satpol PP terkesan menuding kami mahasiswa bergaya preman. Sehingga Satpol PP mendesak kami membuat pernyataan maaf atas kerusakan pagar pintu masuk kantor Gubernur Sumut.

Lanjut Hendra menceritakan, ketika Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wagubsu mengundang GMKI yang saat pertemuan di ruang pres room lantai satu. Seyogianya bukan membahas kerusakan pintu pagar. Melainkan merespon tuntutan masyarakat terkait kerusakan perairan danau Toba. Akan tetapi yang disesalkan GMKI harus meminta maaf terkait demo di kantor Gubsu, Senin (29/7/2019) lalu.

Perlu diketahui, ujar Hendra menjelaskan, tidak mungkin pagar sebesar itu bisa roboh bila hanya ditarik 2 orang. Namun sekali goyang hiasan mahkota pagar itu langsung goyang.

“Untuk menghindari hiasan mahkota itu tidak menimpa kami maka kami turunkan mahkota tersebut,” tukasnya,

Herannya sambung Hendra, Gubernur  Edy kenapa lebih fokus menyoroti kerusakan pagar dari pada membahas aspirasi yang dibawa mahasiswa tentang pembenahan Danau Toba.

Mendengar penjelasan pengurus GMKI itu, Sutrisno Pangaribuan mengatakan dari awal, pertemuan itu sudah didesain tidak baik dan tampak saat meminta kalian membuat audensi dan diterima di ruangan pressroom.

“Sejak awal tujuan audensi itu menjadi sama dengan pesan whatsapp yang beredar, bukan soal Danau Toba. Mungkin Gubernur mendapat informasi yang salah dari Biro Humas dan Kasatpol PP. Gubernur dijebak ini. Kami dari DPRD Sumut tidak mau urusannya menjadi bias. Jangan-jangan Proyek Pengadaan Pagar Kantor Gubernur itu yang masalah sehingga menjadi persoalan karena material pagarnya gampang copot,” ungkap Sutrisno.

Sutrisno yang juga merupakan mantan Ketua GMKI Medan ini menilai cara berkomunikasi Gubernur Edy Rahmayadi menanggapi gerakan mahasiswa.

“Bisa berbahaya ini. Kami sebagai wakil rakyat tidak ingin Gubsu lebih sibuk mengurusi pagar daripada Danau Toba. Kalau masalah itu, kita juga bisa bawa tukang las, karena GMKI Medan tidak punya uang membawa tukang las. Masih ada kog uang saya memperbaiki pagar itu.Kantor DPRD Sumut sudah 4 kali rusak karena pendemo tidak pernah itu yang menjadi kita permasalahkan. Yang kita lihat hanya aspirasi mahasiswa dan masyarakat,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan yang dikenal vokal ini menilai malah Gubernur melakukan intimidasi dan persekusi kepada mahasiswa dalam pertemuan itu.

“Saya melihat ada intimidasi verbal, dimana sejak awal desain pertemuan itu sebagai persekusi formal, karena saat pertama jumpa langsung mengatakan ini yang merusak pagar. Kata-kata ‘kau’ yang disampaikan saat menerima aspirasi masyarakat, bukan kata-kata yang bermartabat. Kepada Kepala Satpol PP, jangan mengaburkan pernyataan ini dengan langsung melaporkan ke polisi. Kalau lewat ini suara kami tidak didengarkan Gubernur, maka urusan ini bukan lagi urusan dengan GMKI, tapi dengan DPRD Sumut.,” tegas Sutrisno.

Minta GMKI Fokus Perambahan Hutan dan Galian C Ilegal

Untuk itu Sutrisno menyampaikan kedepannya, agar GMKI tetap fokus kepada masalah lingkungan hidup seperti hutan yang sudah dirambah dan galian C ilegal.

“Kalau Danau Toba hanya mengurusi air dan tidak mengurusi hutan itu omong kosong. Polisi harusnya menyoroti masalah pembuangan bangkai ikan di Danau Toba. Saya juga mengajak GMKI berperang melawan semua perusak hutan. Kami akan mengingatkan Gubernur dan akan menyampaikan pikiran-pikiran ini baik secara langsung maupun dari pemberitaan media,” jelasnya.

Ketua Komisi D DPRD Sumut ini juga meminta agar Kepala Satpol PP tidak hanya berkutat di Kantor Pemprosu saja, melainkan harus dapat menegakkan Perda di Kabupaten/Kota.

“Lebih baik mengurusi galian C ilegal, dan jangan hanya berkantor di Medan, Ada kesesatan juga cara berpikir Kepala Satpol PP ini, bila tidak ada anggarannya sampaikan kepada DPRD biar kita anggarkan,” tukasnya.

“Saya sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara berterima kasih kepada GMKI yang masih perduli dengan pelestarian Danau Toba. Kita juga akan mengundang Korwil I PP GMKI dan Ketua BPC GMKI Medan untuk berjumpa Menko Maritim. Sebagai tindak lanjut, kami akan mengirimkan surat untuk diajak ke Kementerian,” tutup Sutrisno. (BP/MM)

Penulis:

Baca Juga