Jakarta-BP: Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar rapat kabinet terbatas soal Percepatan Pelaksanaan Divestasi Freeport di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11).
Usai rapat, Gubernur Papua Lukas Enembe menuturkan, Jokowi menegaskan bahwa divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, termasuk Papua. Karena itu, Jokowi berpesan agar jangan sampai ada ‘penumpang gelap’ yang ikut membeli saham PTFI.
“Presiden menekankan, harus kita hati2 untuk keberpihakan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap. Itu jelas,” kata Lukas.
Jokowi menegaskan, 51 persen saham PTFI harus dikuasai negara lewat PT Inalum (Persero) dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang dibentuk Pemda Papua. BUMD tidak boleh ditunggangi oleh swasta.
Lukas menuturkan, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya masuk agar dapat ikut memiliki saham PTFI.
“Banyak orang yang meminta saham. Mau bapak minta saham, mama minta saham, kan banyak. Jadi Presiden tidak menginginkan seperti itu. Proses negosiasi tidak boleh ada orang lain masuk dengan cara seperti itu. Ini buat Indonesia, 51 persen milik pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah akan mengawal ketat proses divestasi saham PTFI supaya kepemilikannya benar-benar di tangan Inalum dan BUMD, serta membawa manfaat untuk rakyat, khususnya Papua.
“Jadi kami yakin Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika akan memiliki 10 persen saham. Presiden menegaskan kita kawal proses yang terjadi sampai selesai. Beliau perintahkan, sebelum mengakhiri Desember 2018, proses negosiasi untuk 51 persen sudah selesai. Intinya, keberpihakan untuk masyarakat Papua,” tutupnya.
(Kumparan) BP/JP
Komentar